retribusi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pergerakan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengindikasi adanya kebocoran dari sektor retribusi sehingga mendorong situasi tersebut

Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah-langkah penting untuk menyikapi kisruh tarif baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) membuka layanan aduan

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menilai tata kelola perparkiran, khususnya di tempat-tempat publik belum maksimal. Retribusi parkir, mestinya bisa menjadi sumber besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Enam Fraksi DPRD Kota Balikapapan sepakat terhadap pengesahan rancangan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retibrusi Daerah

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperkuat fondasi fiskal daerah

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus mengeluarkan upaya ekstra demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot kini menyiapkan perbaikan tata kelola perparkiran

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan (PKS-PPP) DPRD Kota Balikpapan menilai perlunya revisi atas peraturan pajak dan retribusi daerah

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan ingin revisi perda pajak dan retribusi daerah mampu mendorong efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dukungan ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD