DPRD

Komisi III DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya normalisasi sungai Ampal sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di wilayah sekitarnya. Untuk mempercepat langkah tersebut, dewan mendorong agar proses pembebasan lahan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ampal segera tuntas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menanggapi positif kebijakan Pemerintah Kota terkait pembatasan operasional tempat usaha dan hiburan selama Ramadan.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah wajar yang rutin berlaku setiap tahun. Tujuannya, untuk menjaga kondusifitas masyarakat, terutama yang menjalankan ibadah Ramadan

Penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah selama bulan Ramadan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi kerja justru harus menjadi prioritas utama agar layanan tetap berjalan optimal meski durasi kerja mengalami pengurangan

Kepedulian terhadap lingkungan harus tumbuh secara mandiri dan tidak bergantung pada program penilaian atau bantuan dari pemerintah pusat

Komisi II DPRD Balikpapan mendorong peningkatan kepatuhan dan transparansi pajak daerah sebagai upaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dorongan tersebut menekankan pentingnya aspek ketaatan wajib pajak terhadap aturan serta penguatan fungsi pengawasan dewan terhadap sektor-sektor penyumbang pajak

Komisi III DPRD Kota Balikpapan ingin pengembang perumahan mematuhi ketentuan tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Dewan berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penyerahan PSU dari pengembangan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan

Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi kinerja proyek Rumah Sakit Umum Balikpapan Barat masih menggelinding di DPRD Kota Balikpapan

Komisi II DPRD Kota Balikpapan mengingatkan pentingnya komoditas bahan pokok, termasuk gas subsidi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.  Anggota Komisi II, Japar Sidik, menekankan perlunya langkah perangkat daerah terkait dalam mengendalikan stok di pasaran

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamit, mendorong langkah evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Usul tersebut mengemuka setelah 8.784 peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balikpapan terdampak penonaktifan kepesertaan oleh pemerintah pusat

Komisi II DPRD Balikpapan memberi atensi penuh atas kestabilan harga bahan pokok penting (bapokting) sepanjang Ramadan. Anggota Komisi II, Japar Sidik, mengamati harga sejumlah komoditas di pasaran mulai berfluktuasi selama beberapa waktu jelang Ramadan. Namun demikian, menurutnya, fluktuasi harga yang terjadi di pasaran saat ini belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Balikpapan menggelar senam dan jalan sehat pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan yang berpusat di halaman balai kota itu bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-129 Kota Balikpapan