Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), termasuk Hanura dan Demokrat, menekankan agar perubahan APBD Balikpapan tahun 2025 berorientasi pada hasil maksimal. Serta memprioritaskan program maupun kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Semua program harus tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Balikpapan, Mieke Heny, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna, Rabu (20/8/2025).
Fraksi PKB menyoroti pentingnya penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk merealisasikan program prioritas. Fraksi mengingatkan pemerintah kota agar menuntaskan program yang bersifat mendesak sesuai rencana.
Kemudian, mendorong evaluasi dan pembenahan manajemen perencanaan serta pengawasan seluruh program pembangunan. Langkah ini berutujuan mencegah keterlambatan dan menurunnya kualitas pekerjaan, khususnya pada proyek fisik dan strategis.
Melalui perubahan APBD, pemerintah kota patut memaksimalkan potensi sumber-sumber penerimaan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga untuk mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer yang jumlahnya berkurang sebagai dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Fraksi ingin pemanfaatan PAD sesuai dengan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan demi mencegah potensi penyimpangan. Pemerintah kota harus cermat dalam penyerapan anggaran, sehingga mampu menekan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
Dalam kesempatan itu, fraksi PKB mengingatkan pentingnya upaya pemeliharaan dan penyelamatan aset daerah untuk mencegah kehilangan atau sengketa.
Kemudian, fraksi juga menyoroti kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 22,84 persen dalam postur perubahan APBD. Meski BTT penting untuk keadaan darurat, pemerintah kota patut mewaspadai kenaikan yang terlalu besar pada pos anggaran ini.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKB, termasuk Hanura dan Demokrat, berharap perubahan APBD 2025 dapat dilaksanakan secara optimal. Tujuannya adalah menjamin setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
