Pengerjaan proyek bendungan pengendali banjir (bendali) di kawasan Gunung Samarinda Baru yang bergulir belum lama ini mendapat atensi DPRD Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi III, Halili Adi Negara, menyoroti minimnya informasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Persoalan ini menunjukan lemahnya koordinasi Pemerintah Kota dengan berbagai pihak terkait pembangunan.
Bahkan dewan justru baru mengetahui adanya aktivitas pengerjaan proyek tersebut dari warga setempat.
“Saya dapat laporan dari masyarakat bahwa ada penggalian untuk proyek bendali. Tapi tidak ada pemberitahuan,” ujar Halili, Senin (2/6/2025).
Ia melanjutkan, mestinya pengerjaan proyek ini didahului dengan langkah sosialisasi. Bukan sekadar absen dengan warga sekitar, tetapi juga kepada pengurus RT dan lembaga masyarakat setempat.
Melalui kunjungan lapangan, Komisi III menilai proyek di atas lahan seluas 4 hektare itu tergolong berskala besar. Lebih-lebih akan berdampak langsung terhadap lingkungan setempat.
“Kalau ada pekerjaan besar seperti ini, sebaiknya disosialisasikan dulu. Ini menyangkut kenyamanan masyarakat,” singgungnya.
Menurut penelusuran dewan, proyek tersebut bertujuan mengurangi banjir di wilayah Wonorejo, Kampung Timur, dan Perum Sosial. Meski begitu, Halili menilai transparansi dalam proses pengerjaannya masih minim.
Pasalnya hingga kini dewan belum mendapat penjelasan teknis tentang bagaimana air akan dikendalikan dan disalurkan.
“Katanya air dari wilayah itu akan ditampung di bendali ini. Tapi belum jelas mekanismenya,” aku Halili.
Karena itu, ia meminta Dinas PU menjelaskan setplan secara rinci kepada DPRD dan masyarakat. Selain juga mengimbau pelaksana proyek agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi.
Dengan begitu masyarakat tidak resah bahkan berpeluang ikut mendukung prosesi pembangunan.
“Jangan karena ini proyek pemerintah lalu dikerjakan sepihak. Kita ini warga negara, harus saling koordinasi,” tutur Halili.
