Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Aminuddin, kembali menyoroti persoalan klasik dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ketimpangan daya tampung SMP negeri menjadi penyebab utama masalah yang terjadi setiap tahun.
“Setiap tahun, masalah selalu muncul. Karena daya tampung SMP negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD,” terangnya, Kamis (10/4/2025).
Pada tahun ini, Aminuddin memperkirakan ada sekitar 16 ribu lulusan SD. Namun, SMP negeri di Balikpapan hanya mampu menampung sekitar 6 ribu siswa atau sekitar 40 persen saja.
“Artinya, ada sekitar 9 ribu siswa yang harus mencari sekolah swasta. Ini menjadi pertanyaan besar. Mau dikemanakan mereka?” sambungnya.
Untuk mengatasi ketimpangan itu, Aminuddin menekankan perlunya penyamarataan standar antara sekolah negeri dan swasta. Dalam upaya ini, pemerintah harus menjamin kualitas sekolah swasta tidak berbeda jauh dengan sekolah negeri.
“Kalau daya tampung negeri terbatas, maka kualitas swasta harus didorong naik. Tidak boleh ada kesenjangan,” tegasnya.
Strategi lain yang tak kalah penting, kata Aminuddin, yakni membangun sekolah baru secara bertahap. Langkah ini menjadi solusi realistis untuk jangka panjang.
Sebagai ilustrasi, satu SMP baru dengan 24 ruang kelas akan dapat menampung hingga 720 siswa. Jika pemerintah melakukan pembangunan secara berkesinambungan, maka persoalan PPDB bisa terselesaikan dalam lima tahun.
“Minimal satu SMP baru dibangun tiap tahun. Dalam lima tahun, kita bisa menampung lebih banyak siswa,” usulnya.
Namun demikian, ia menyadari kekuatan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. Maka dari itu, pemerintah kota perlu melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
Pemerintah perlu mengoptimalkan peran putra daerah Balikpapan yang kini duduk dalam posisi strategis di tingkat provinsi.
“Kita punya Ketua DPRD Provinsi, kepala daerah, dan ketua-ketua komisi dari Balikpapan. Ini momentum untuk bersinergi,” dorongnya.
Dengan sinergi dan dukungan lintas wilayah, Aminuddin optimistis pembangunan sekolah baru bisa terealisasi.
“Kalau kita serius, insya Allah lima tahun ke depan masalah PPDB ini bisa teratasi,” pungkasnya.
