Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD Kota Balikpapan mulai mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Meski baru memasuki tahap awal, Pansus telah memberikan sejumlah catatan penting.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, salah satu bagian dari pansus yang menyoroti berbagai capaian pemerintah kota. Secara kuantitatif, ia menganggap kinerja perangkat daerah sudah memenuhi target, meski dari segi kualitatif masih meragukan. Terutama lagi berkaitan dengan kesesuaian kinerja dengan capaian visi dan misi kepala daerah.
“Secara garis besar target kinerja mungkin tercapai atau terealisasi, tapi kalau dari sisi outcome terhadap visi misi, itu belum sesuai. Artinya output memang ada, tapi dampaknya belum terasa,” paparnya dalam rapat Pansus LKPJ bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Senin (20/4/2026).
Pertama-tama Najib menyorot aspek transformasi birokrasi, khususnya mengenai peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Sebagian pengembang permukiman mungkin menilai peralihan tersebut sebagai sinyal perbaikan. Namun, di sisi masyarakat justru masih menyisakan keluhan. Terutama, pada segi biaya konsultan yang terbilang cukup tinggi.
“Developer mungkin sudah mulai merasakan kemudahan, tapi masyarakat masih terbebani, terutama syarat jasa konsultan dalam perancangan bangunan. Pemerintah kota belum menyikapi masalah ini secara konkret,” jelasnya.
Kemudian, giliran sektor kesehatan yang menjadi sorotannya. Najib menilai kondisi kekurangan tenaga kesehatan bukan hanya berpotensi menghambat capaian target layanan kesehatan. Melainkan pula, mempengaruhi tingkat keberhasilan penanganan stunting.
Program pengendalian banjir tak luput dari sorotan Pansus DPRD Balikpapan
Di sektor infrastruktur, Najib menyorot program pengendalian banjir yang belum merata. Selain juga kendornya pengawasan terhadap proyek yang sedang berjalan, termasuk pembangunan bendali DAS Ampal Hulu.
Najib selanjutnya menyinggung pekerjaan rumah (PR) lama pemerintah kota terkait layanan air bersih. Keluhan layanan air bersih bahkan tak pernah luput menjadi bahasan di setiap kali agenda reses DPRD.
“Air bersih ini bukan isu baru, tapi belum ada solusi konkret. Mungkin perlu kembali ke solusi lama, seperti pembangunan sumur bor di wilayah yang belum terjangkau pipa induk,” sarannya.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, menurutnya, juga belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Padahal, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut Balikpapan sebagai daerah penyangga untuk mempersiapkan daya saing sumber daya manusia (SDM)-nya.
“Balikpapan ini punya posisi strategis, tapi kalau SDM-nya tidak siap, maka masyarakat tidak akan merasakan peluang itu. Bisa jadi justru tenaga kerja dari luar yang masuk,” pungkasnya.
