Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Cabang Balikpapan mengapresiasi upaya kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkoba di kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Namun, seiring dengan itu publik justru mempertanyakan sejauh mana efektivitas penindakan hukum oleh kepolisian untuk menuntaskan persoalan di kawasan itu.
Kawasan Gunung Bugis saban tahun acap kali menjadi sasaran operasi pemberantasan narkoba oleh aparat penegak hukum. Terbaru, jajaran Polda Kalimantan Timur mengobok-obok jaringan pengedar di kawasan itu pada Jumat (9/10/2026) malam.
Penggerebekan berulang di lokasi serupa ini seakan memicu persepsi publik bahwa kegiatan aparat sekadar rutinitas tahunan. Ketua JMSI Balikpapan, David Purba, memahami munculnya anggapan tersebut sebagai pesan bahwa publik kini membutuhkan hasil yang terukur dari pada sekadar operasi penindakan.
“Kalau setiap tahun ada penggerebekan di kawasan yang sama, publik tentu bertanya: apa yang berubah? Berarti masyarakat belum melihat persoalan peredaran narkoba di kawasan itu tidak pernah selesai,” ujarnya.
David menegaskan, persepsi ini bukan berarti mengecilkan upaya tegas aparat. Sebaliknya, penindakan mestinya beriringan dengan langkah evaluasi terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara, serta langkah konkret memutus mata rantai peredaran narkoba.
Menurutnya, jumlah orang maupun barang bukti yang diamankan dalam penggerebekan selama ini belum cukup untuk menjadi patokan keberhasilan pemberantasan narkoba di lokasi itu.
“Masyarakat saat ini bukan lagi membutuhkan kabar tentang berapa orang yang diamankan. Publik justru ingin melihat apakah aparat berhasil menangkap pemasoknya, apakah peredarannya benar-benar berkurang, dan apakah persoalan tidak berulang di lokasi itu,” lugasnya.
Pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat justru sering terabaikan
Sebagai bagian dari organisasi perusahaan pers, David menyarankan, penanganan narkoba tidak berhenti pada penindakan hukum, melainkan berkelanjutan. Aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah dan masyarakat perlu memperkuat koordinasi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
Pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi langkah penting yang terkadang terabaikan. Sehingga upaya pemberantasan terkesan semata-mata bertumpu pada penindakan hukum.
Evaluasi terhadap operasi yang berulang menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan narkoba tetap terjaga.
“Jangan sampai penggerebekan terus menjadi berita tahunan, sementara masyarakat masih berhadapan dengan persoalan yang sama. Intinya publik mengharapkan perubahan. Peredaran berkurang, jaringan narkoba tertangkap dan kawasan itu tidak terus-menerus menghadapi masalah serupa,” pungkasnya.
