narasinegeri – DPRD Kota Balikpapan menyepakati kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Barat meski prosesnya sempat mandek.
Pemerintah kota mulai menganggarkan proyek prioritas tersebut pada tahun 2022. Sedangkan pengerjaan fisik bergulir mulai tahun 2024.
Sampai memasuki tahun 2026, progres pembangunan tak kunjung melampaui 20 persen. Pemerintah Kota lantas memutus kontrak dan memberi sanksi kontraktor pelaksana.
Setelah melalui pembahasan panjang dan berbagai pertimbangan, legislatif akhirnya menyetujui usul agar proyek tersebut berlanjut. Hal ini terungkap dalam agenda penandatangan addendum atau perubahan skema kontrak pelaksanaan dua proyek prioritas pemerintah kota pada rapat paripurna DPRD Balikpapan.
Berdasarkan isi addendum, pagu anggaran proyek tersebut menjadi Rp218,52 miliar dari sebelumnya sekitar Rp170 miliar. Sedangkan pengerjaannya akan menggunakan skema kontrak multiyear selama lima tahun.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pertimbangan utama persetujuan legislatif. Audit tersebut tidak menemukan persoalan berarti sepanjang pelaksanaan proyek RSUD Balikpapan Barat.
Selain itu, katanya, proyek ini merupakan visi dan misi Wali Kota yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga, penghentian pembangunan justru berpotensi menimbulkan opini pemborosan.
“Kalau enggak kita lanjutkan, jatuhnya mangkrak. Buang anggaran sia-sia dan itu malah bisa jadi temuan tidak wajar,” ujar Alwi usai rapat paripurna, Rabu (12/8/2026).
Skema multiyear jadi siasat ideal menghadapi efisiensi anggaran
Selain proyek RSUD Balikpapan Barat, addendum turut memuat soal kepastian pelaksanaan proyek RSUD Balikpapan Timur. Khusus proyek ini, pemkot menetapkan total pagu anggaran sekitar Rp273,27 miliar dari sebelumnya sekitar Rp173 miliar. Kontrak pengerjaan RSUD Balikpapan Timur juga akan skema multiyear selama tiga tahun. Menurut addendum juga, kedua proyek tersebut akan berjalan mulai 2027.
DPRD berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan dua fasilitas kesehatan ini agar terealisasi sesuai target demi menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Sekalipun, dalam perjalanannya masih harus mengahadapi tantangan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Alwi menilai skema multiyear sebagai strategi ideal untuk menyesuaikan penyelesaian dengan ketersediaan anggaran.
“Efisiensi ini kan enggak tahu kapan berhentinya. Tahun pertama efisiensi 2026, tahun kedua 2027. Kita enggak tahu sampai berapa tahun. Jadi mudahan skema tahun jamak ini bisa menjadi solusi,” tutupnya.
