narasinegeri – Dua tahun sudah anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2024–2029 mengemban amanah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan komitmen pihaknya untuk tidak berhenti pada upaya menghasilkan produk legislasi.
Legislatif juga akan terus mendorong pemerintah kota dalam menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sejak pelantikan 25 Agustus 2024 lalu, DPRD telah menghasilkan sejumlah peraturan daerah sebagai instrumen penggerak roda pemerintahan dan acuan arah pembangunan.
“Harapannya ke depan kita bisa lebih banyak inovasi lagi,” kata Budiono saat ditemui di ruang Fraksi PDIP DPRD Balikpapan, Senin (24/8/2026).
Memasuki tahun ketiga masa jabatan, Budiono mengakui bahwa tantangan legislatif semakin kompleks. Kondisi ekonomi dan keterbatasan keuangan daerah menjadi salah satu rintangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Sorotan utama tertuju pada kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia memperkirakan kondisi tersebut memberi efek terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan ke depannya.
Di lain sisi, rendahnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan pada tahun sebelumnya semakin menambah beban keuangan daerah.
“TKD memang belum tersalur secara penuh dari pusat. Selain itu PAD kita tahun lalu belum mencapai target,” terangnya.
Karena itu, DPRD akan mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan PAD agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber pendanaan. “Artinya, kita menggenjot PAD dari beberapa sektor, agar pembangunan di Kota Balikpapan tetap berjalan,” imbuh Budiono.
Saat ini DPRD bersama pemerintah kota berupaya menggali ruang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah. Budiono menyebut potensi sektor jasa tertentu menjadi salah satu sasaran untuk dioptimalkan.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan PAD membutuhkan sinergi antara legislatif dan eksekutif. DPRD akan memberikan masukan sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang dapat menjadi solusi atas persoalan daerah.
“Memang masih banyak PR-PR kita. Terkait banjir, pendidikan. Nah, itulah yang jadi fokus kita bersama-sama dengan pemerintah kota,” tuturnya.
