Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bergerak cepat mematangkan arah kebijakan anggaran mendatang. Komisi I hingga Komisi IV secara maraton membedah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) masing-masing mitranya.
Rapat ini bagian dari tahap awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027. Pembahasannya mencakup evaluasi dan sinkronisasi sebelum draf anggaran masuk ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ini adalah proses penting untuk memastikan rencana kerja di setiap perangkat daerah sebelum nantinya kita godok bersama Banggar dan TAPD,” jelas Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, Senin (22/6/2026).
Pembahasan di tingkat komisi ini bertujuan untuk menyaring, mengoreksi, dan memastikan bahwa usulan anggaran dari setiap dinas sejalan dengan target pembangunan daerah. Komisi I hingga IV bertugas mengawal agar alokasi plafon dalam KUA-PPAS dapat menyentuh skala prioritas.
Budiono menekankan bahwa pembahasan kali ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Seluruh komisi menyisir program-program kerja perangkat daerah agar lebih berorientasi meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Hal ini mencermati juga kebijakan efisiensi anggaran seiring pemangkasan dana transfer dari pusat yang berpotensi berlanjut di tahun depan.
Dewan sikapi potensi kelanjutan efisiensi anggaran
Sebagai antisipasi, DPRD dan TAPD sepakat mematok kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100 miliar pada 2027. Sehingga tahun 2027 proyeksi PAD menjadi Rp1,68 triliun dari semula Rp1,5 triliun di tahun 2026.
Proses review belanja dan program kerja ini, targetnya rampung dalam waktu dekat agar tahap penetapan APBD Tahun 2027 tidak molor. Sebelumnya, DPRD dan TAPD sepakat memproyeksikan APBD mendatang sebesar Rp3,461 triliun.
“Kita tahu kondisi sedang ada pengurangan dana transfer. Karena itu, dalam pembahasan rencana kerja ini, komisi-komisi meminta perangkat daerah untuk menyusun program kerja yang inovatif dan mampu menggali potensi pendapatan baru,” urai Budiono.
Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat beberapa potensi pajak daerah yang belum tergarap optimal. Budiono berharap, pemerintah daerah dapat memperhatikan betul catatan tersebut sehingga kebijakan yang ditempuh berpihak pada kesejahteraan warga Kota Beriman.
