Indikasi praktik menyimpang di balik pengelolaan anggaran honorarium wartawan peliput agenda resmi Pemerintah Kota Balikpapan menimbulkan kekisruhan. Sebagian jurnalis menilai mekanisme penyaluran honor tidak transparan bahkan rawan manipulasi.
Kekisruhan bermula saat beberapa jurnalis tidak menerima honorarium, meski telah meliput salah satu agenda.
Jurnalis media online, berinisial OM mengaku, pernah meliput agenda inspeksi mendadak (sidak) parsel lebaran pada Maret 2026 lalu. Baru-baru ini, OM mendapat kabar dari beberapa rekan seprofesinya terkait penyaluran honor peliputan kegiatan tersebut di Bagian Humas Pemkot.
OM bersama seorang koleganya lantas mendatangi Bagian Humas di Kantor Pemkot Balikpapan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Menanggapi maksud kedatangan OM, seorang Staf Bagian Humas kemudian memverifikasi daftar absensi wartawan yang berada di atas meja kerjanya.
Setelah beberapa lama meneliti lembar per lembar, staf tersebut tidak menemukan nama kedua pewarta tersebut dalam daftar absensi dan penerima honor. Rekan OM, saat itu bahkan sempat berulang menyebutkan namanya, tapi staf Bagian Humas tadi memastikan tidak tercantum dalam daftar.
Meski keduanya meyakini hadir dan meliput kegiatan, staf Bagian Humas yang bertugas saat itu bersikukuh tidak mencairkan honor.
“Anehnya, teman-teman lain yang hadir meliput bersama saya saat itu, namanya tercantum dan sudah menerima honor, tapi saya tidak,” keluh OM, Selasa (12/5/2026).
Mendapati fakta tersebut, OM lantas mempertanyakan mekanisme absensi wartawan di setiap peliputan agenda Pemerintah Kota. Terutama, pada kegiatan-kegiatan yang terploting masuk dalam alokasi anggaran honorarium wartawan di Bagian Humas.
“Memang selama kegiatan sidak berlangsung hari itu, kami (wartawan) tidak diarahkan mengisi absensi. Sedangkan, pemberian honor harus melalui proses verifikasi absensi wartawan. Pertanyaannya, yang diverifikasi itu daftar absen apa, lalu siapa sebenarnya yang mencatat absennya, mekanismenya bagaimana?,” imbuh OM penuh tanya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik “absen siluman” dalam mekanisme penyaluran honorarium wartawan. Sepanjang pengamatan OM, tidak semua agenda di pemkot mewajibkan wartawan untuk mengisi daftar hadir peliputan.
“Beda lagi dengan kegiatan safari ramadan. Itu ada absennya, pakai sistem google form. Jurnalis wajib melampirkan berita hasil liputan, foto selfie di lokasi kegiatan, jadi pasti tercatat. Tapi tidak semua agenda menggunakan mekanisme begitu,” sambungnya.
Anggaran belanja Rp300 Juta Humas Pemkot jadi sorotan
Ketidakjelasan sistem absensi membuka celah praktik manipulasi data hingga penyaluran honorarium. OM menilai, nama tertentu berpeluang tercantum dalam absen, tanpa hadir meliput di lapangan. Atau sebaliknya, nama tidak tercantum, meski si jurnalis hadir meliput, seperti dia dan rekannya.
Isu yang beredar di seputar kalangan pewarta menyebutkan, adanya oknum jurnalis yang berperan mengabsen para peliput kegiatan Pemkot. Mencermati hal ini, sebagian kalangan jurnalis mengkhawatirkan terjadinya praktik menyimpang demi mengeruk keuntungan pribadi.
“Kalau mekanismenya tidak transparan seperti itu, maka sangat mungkin ada pihak tertentu yang bermain dan menikmati anggaran ini,” tambahnya.
Menurut data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2026, bagian Humas mengalokasikan belanja honorarium wartawan dengan pagu Rp300 Juta. Alokasi tersebut meliputi honor para peliput kegiatan-kegiatan pemkot, termasuk Safari Ramadan dan sidak parsel jelang Idulfitri Maret lalu.
