Efisiensi anggaran yang berlaku pada tahun ini mendesak penundaan sejumlah proyek strategis sektor transportasi di Kota Balikpapan. Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, mengkhawatirkan dampak kondisi tersebut terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, mengemukakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihaknya dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program periode 2025–2026 yang berpotensi tergeser ke tahun 2027.
Antara lain, rencana pembangunan depo kontainer di Kariangau dengan nilai proyek sekitar Rp190 miliar. Kemudian, pembangunan terminal di Kampung Baru, revitalisasi terminal tipe C di Balikpapan Permai, serta peningkatan operasional Balikpapan City Trans (BCT).
“Padahal ini program strategis yang berpotensi besar untuk mendongkrak PAD. Tapi, karena efisiensi anggaran, pelaksanaannya harus tertunda,” ucapnya usai RDP, Senin (20/4/2026).
Ari Sanda melanjutkan, penundaan ini juga akan berpengaruh pada langkah-langkah penataan sektor transportasi yang kebutuhannya terbilang mendesak.
Pembangunan depo di kawasan Kilometer 13, Kariangau, tadinya merupakan salah satu solusi untuk penataan operasional kendaraan muatan berat. Sarana tersebut nantinya menyediakan area parkir inap dan sebagai pusat bongkar muat bagi kendaraan angkutan besar. Sehingga, keberadaan depo tersebut dapat mendukung upaya mengurai operasional kendaraan muatan berat di area dalam kota dan meminimalisir risiko berat kecelakaan lalu lintas.
“Kalau depo ini terealisasi, kendaraan besar tidak lagi parkir sembarangan. Kota jadi lebih tertib, dan ada tambahan pemasukan daerah,” imbuhnya.
Sedangkan, arah proyek terminal Kampung Baru tadinya untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses transportasi penyeberangan. Melalui peningkatan fasilitas dan integrasi layanan.
Meski sejumlah proyek tertunda, dewan memastikan program yang sudah berjalan pada 2026 tetap berlanjut. Namun begitu, Komisi III tetap mengharapkan kondisi fiskal kedepannya dapat lebih stabil. Sehingga proyek-proyek yang kini tertunda dapat terealisasi dan agenda strategis lainnya tidak terhambat.
“Kami optimistis 2027 bisa jadi momentum, asalkan tidak kembali menghadapi hambatan dengan adanya kebijakan efisiensi,” tutur politisi PPP itu.
