Kondisi jalan rusak di wilayah Balikpapan Utara menarik keprihatinan Anggota DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi.
Kerusakan jalan di wilayah tersebut, menurut Iwan, sudah cukup lama menjadi keluhan warga setempat. Terutama di kawasan Perumnas yang menjadi titik padat penduduk.
Dari laporan yang ia terima, akses yang tidak memadai ini cukup menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari mengantar anak sekolah hingga bekerja.
Kondisi itu juga memukul aktivitas perekonomian masyarakat. Pedagang kecil menjadi kelompok yang paling terdampak secara langsung.
“Keluhan ini hampir setiap hari kami dengar. Apalagi saat hujan, kondisi jalan semakin parah dan membahayakan,” ucap Iwan, Senin (6/4/2026).
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara itu berharap adanya perbaikan segera. Tetapi ia memahami, di saat yang sama pemerintah kota sedang menghadapi keterbatasan anggaran sebagai efek pengurangan dana transfer pusat.
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) inilah yang menghambat langkah rehabilitasi akses jalan di sejumlah wilayah Balikpapan.
“Kita juga harus realistis, ada keterbatasan anggaran. Pemangkasan dari pusat cukup besar dan ini berdampak pada perbaikan jalan,” jelasnya.
Mencermati hal itu, ia mendorong adanya dukungan dari pemerintah provinsi untuk membantu keterbatasan pemerintah kota.
Dengan adanya intervensi pemerintah provinsi, bahkan lebih baik lagi pemerintah pusat, Iwan optimistis persoalan jalan rusak tidak berlarut-larut.
DPRD Balikpapan, katanya, telah menjalin komunikasi dengan wakil rakyat asal Balikpapan di Legislatif Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah tersebut demi meraih dukungan secara politis dari DPRD Kaltim.
“Kami sudah komunikasikan dengan DPRD provinsi. Harapannya, wakil kita yang ada di sana bisa memfasilitasi persoalan ini, sehingga ada bantuan untuk perbaikan jalan, termasuk juga di Balikpapan Utara,” katanya.
Meski kewenangan utama berada di pemerintah kota, sinergi lintas legislatif juga menjadi penting. Sehingga fasilitas publik, khususnya yang tergolong infrastruktur dasar tetap berfungsi optimal.
“Kalau hanya mengandalkan APBD kota, tentu terbatas. Jadi kolaborasi dengan provinsi untuk mendapat bentuk perhatian pemerintah pusat menjadi penting,” tuturnya.
