Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menekankan langkah inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata lokal. Terlebih untuk menyikapi kondisi penurunan jumlah kunjungan tempat wisata daerah, seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Keberadaan IKN saat ini memang tidak terlalu menggerus jumlah kunjungan di Balikpapan. Hanya saja, dengan situasi tersebut Kota Beriman – julukan Balikpapan, kini bukan lagi menjadi tujuan akhir pelancong. Dalam arti lainnya, kehadiran IKN semakin memposisikan Balikpapan sebagai kota transit.
Dengan begitu, Japar menilai, tantangan sektor pariwisata lokal saat ini dan ke depannya menjadi semakin kompetitif. Hal ini menuntut para pelaku sektor wisata sebagai stakeholder, maupun pemerintah melalui dinas terkait selaku regulator, untuk berfikir inovatif.
“Kehadiran IKN sekarang mulai berdampak pada kunjungan wisata ke Kota Balikpapan. Kondisi ini mendorong kita sekaligus stakeholder di sektor pariwisata agar berinovasi,” tuturnya saat ditemui di Ruang Fraksi Gabungan PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan, Kamis (2/4/2026).
Selain itu, lanjut Japar, inovasi juga berperan untuk mengurangi ketergantungan kota Balikpapan pada destinasi wisata bahari atau pantai. “Kondisi ini menunjukan bahwa daya tarik kota kita tidak bisa terus bergantung pada wisata pantai, tapi juga ke sisi darat,” imbuhnya.
Areal Persawahan Gunung Binjai Simpan Potensi Wisata
Terkait upaya mengurangi ketergantungan itu, Japar melihat satu lagi potensi wisata baru di wilayah Balikpapan Timur. Tepatnya, area persawahan seluas 40 hektar di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Teritip.
Belum lama ini, kata Japar, Pemerintah Kota telah menunjukan dukungannya untuk pengembangan kawasan tersebut melalui penyediaan jalan usaha tani. Ke depan, bukan tidak mungkin areal tersebut dapat turut berkembang menjadi destinasi wisata.
“Saya sudah meninjau ke situ waktu peresmian jalan usaha tani. Saya lihat kawasan ini punya potensi wisata, konsepnya bisa semacam kopi kelotok dengan latar persawahan seperti yang lagi tren di Jogja itu. Artinya, kita bisa mengkolaborasikan pengembangan sektor pertanian sekaligus wisata di situ,” urai Politisi PKS itu.
Namun demikian, inovasi saja menurut Japar tidak cukup tanpa adanya kolaborasi. Ia memahami bahwa pengembangan sektor pariwisata lokal patut melibatkan swasta. Mengingat kemampuan sumber daya maupun fiskal pemerintah daerah cukup terbatas.
“Stakeholder perlu melirik potensi yang seperti ini. Biar bagaimanapun, pengembangan sektor wisata itu idealnya melibatkan swasta, kalau pemerintah kota saja pasti terbatas. Justru peran pemerintah itu nantinya menyediakan infrastruktur pendukung dan menyusun regulasi saja,” pungkasnya.
