DPRD Kota Balikpapan menyoroti kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang masih jauh dari optimal. Hal ini tergambar melalui banyaknya keluhan warga mengenai lambannya proses administrasi kependudukan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Simon Sulean, mengakui pihaknya cukup banyak menerima laporan dari masyarakat terkait kualitas pelayanan.
“Kami mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait lambatnya proses administrasi di kecamatan. Ini harus segera dibenahi agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” ujar Simon, Selasa (28/1/2025).
Selain itu, Ia juga menyoroti kurangnya sosialisasi program pemerintah di tingkat kecamatan. Menurut laporan, banyak warga yang sebenarnya berhak mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan, tetapi tidak mengetahuinya karena kurangnya informasi.
Ketidaktahuan masyarakat terhadap program bantuan ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar pihak kecamatan lebih aktif dalam menyebarkan informasi secara langsung, baik melalui media sosial, forum warga, maupun pendekatan berbasis komunitas.
“Pemerintah sudah memiliki banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa sosialisasi yang baik, program-program ini tidak akan tepat sasaran. Kecamatan harus lebih proaktif dalam menyebarkan informasi,” tegasnya.
Problem juga bertambah oleh minimnya pengawasan terhadap pelayanan publik di kecamatan. Banyak warga mengeluhkan panjangnya antrean, lambannya proses birokrasi, dan kurangnya transparansi dalam penyelesaian dokumen.
Simon menegaskan bahwa camat harus lebih tegas dalam memastikan pegawai kecamatan bekerja secara cepat, transparan, dan efisien. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah.
Untuk itu, dewan mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Digitalisasi berpeluang mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean panjang, serta meningkatkan transparansi layanan.
Ia melanjutkan, peningkatan kapasitas aparatur kecamatan juga menjadi kunci untuk memastikan pelayanan lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota perlu menindaklanjuti atensi ini untuk segera melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari administrasi kependudukan dan sosialisasi program.
Penerapan teknologi digital turut menjadi langkah penting untuk mendukung layanan masyarakat yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
