Pelayanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim) tampaknya belum luput dari beragam persoalan. Dalam kurun Januari-Juni 2025, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim menangani 253 pengaduan
Ombudsman
Komite Muluskan Praktik Pungutan Tidak Sah Berkedok Seremoni Sekolah
Indikasi praktik pungutan liar (pungli) berkedok seremoni sekolah, berwujud wisuda, maupun perpisahan siswa dan sejenisnya, rupanya bukan isapan jempol belaka.
Opini Kualitas Pelayanan Publik di Kaltim dalam kurun 2024 Meningkat, Hanya Saja
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Timur mencatat adanya peningkatan opini kualitas layanan publik oleh Pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim
Rakernas II Ombudsman RI: Perkuat Konsolidasi Pengawasan Pelayanan Publik
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2024 bertujuan menyatukan visi pengawasan pelayanan publik
Gelar Rakernas di Kaltim, ORI Sekaligus Serahkan Hasil Kajian Sistemik IKN
Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur
Monev ke MPP Samarinda, Ombudsman Kaltim Beri Catatan Penting
Tim joint monev melakukan pemantauan dadakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Samarinda

