ParlementariaPolitik

Peningkatan Investasi di Balikpapan Perlu Dibarengi Regulasi yang Tegas

×

Peningkatan Investasi di Balikpapan Perlu Dibarengi Regulasi yang Tegas

Sebarkan artikel ini
DPRD Balikpapan menginisiasi Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. (ilustrasi: repro)

Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan menyoroti lonjakan investasi di kota ini sebagai dampak positif pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, mengatakan kehadiran IKN menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Utamanya bagi sektor infrastruktur, perhotelan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“IKN menjadi magnet investasi yang menguntungkan bagi Balikpapan. Namun, pertumbuhan ini harus didukung regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi investor,” ujar Siswanto pada Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (11/2/2025).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan menyebutkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah melebihi 5.000 usaha. Adapun total investasi dari usaha-usaha baru ini mencapai Rp200 miliar.

Angka ini menunjukkan meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Balikpapan, yang menjadi gerbang utama menuju IKN.

Selain IKN, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) juga berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Investasi di sektor ini mengalami peningkatan hingga 50 persen, sehingga menambah strategis posisi Balikpapan sebagai pusat investasi di Kalimantan.

Namun, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa pertumbuhan investasi harus terkelola dengan baik. Persaingan menarik investor kini semakin ketat, sehingga menuntut daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang proaktif dan ramah terhadap dunia usaha.

Untuk memastikan investasi daerah terus berkembang, Fraksi Gerindra mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

“Kami berharap regulasi ini segera ditetapkan agar investasi yang masuk semakin banyak dan berdampak positif bagi perekonomian daerah,” imbuh Siswanto.

Dalam kebijakan ini, Fraksi Gerindra turut menekankan pentingnya pengawasan terhadap realisasi investasi. Investasi yang masuk, kata Siswanto, harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Lapangan kerja harus bertambah, pendapatan daerah meningkat, dan infrastruktur semakin berkembang. Jangan sampai investasi hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Efektifitas WFH terhadap kualitas pelayanan publik di balikpapan
Berita

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menilai penerapan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) belum memenuhi target pelayanan. Meski kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan masyarakat. Terlebih menjadi celah munculnya ketidakdisiplinan aparatur sipil negara (ASN)

reses ekraf anggota dprd Balikpapan
Berita

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, memilih pendekatan berbeda dalam kegiatan resesnya yang berlangsung Sabtu (4/7/2026). Jika umumnya anggota legislatif menyerap aspirasi dari kalangan warga berbasis wilayah, maka Wahyullah menggelar diskusi bersama para pelaku ekonomi kreatif (ekraf)