BeritaParlementaria

Penanganan Banjir di Balikpapan Harusnya Meliputi Wilayah Hulu

×

Penanganan Banjir di Balikpapan Harusnya Meliputi Wilayah Hulu

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Puryadi. (foto: ist)

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Puryadi, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah kota dan dewan untuk mendorong pembangunan yang lebih baik. Kolaborasi yang solid dapat mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan kota.

“Kita harus lebih baik. Harus bersinergi agar pembangunan Balikpapan semakin baik,” ujar Puryadi merefleksikan Hari Jadi ke-128 Kota Balikpapan, Sabtu (8/2/2025).

Dengan berbagai tantangan yang ada, Puryadi menekankan bahwa kerja sama semua pihak adalah kunci dalam pembangunan Balikpapan. Pemerintah Kota, DPRD, serta masyarakat harus terus bersinergi demi mewujudkan kota yang maju dan sejahtera.

“Kita harus bekerja sama dan bersinergi agar Balikpapan menjadi lebih maju dan berkembang,” pintanya.

Dalam momentum ini, Puryadi menyoroti penanganan banjir sebagai persoalan utama yang perlu mendapat perhatian lebih. Terutama di wilayah pinggiran kota, semisal Karang Joang dan Graha Indah yang justru menjadi titik aliran air utama saat turun hujan.

“Wilayah pinggiran masih kurang tersentuh. Dua sungai besar di Karang Joang dan Graha Indah harus ditangani secara serius agar tidak terus menjadi penyebab banjir,” jelasnya.

Ia menilai pentingnya langkah pembangunan dan perbaikan sistem drainase serta normalisasi sungai. Pemerintah kota harus mengalokasikan anggaran yang ideal untuk infrastruktur pengendalian banjir, sehingga masyarakat tidak terus terdampak banjir.

Puryadi juga menyoroti kurangnya fasilitas pendidikan, khususnya di Balikpapan Utara. Meskipun pembangunan SMP terpadu telah terealisasi, tidak banyak anak-anak setempat yang tertampung saban musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Walaupun sudah ada tambahan SMP terpadu, tetap saja masyarakat masih mengeluhkan kurangnya sekolah. Kita butuh menambah fasilitas pendidikan,” katanya.

Penambahan jumlah sekolah di kawasan ini tentu akan mempermudah warga untuk mengakses fasilitas pendidikan pemerintah. Dengan begitu pula, maka beban daya tampung sekolah negeri di wilayah lain dapat berkurang.

Tinggalkan Balasan

Berita

Komisi II DPRD Balikpapan memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) masih aman untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Komisi yang membidangi ekonomi di legislatif itu telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Terutama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balikpapan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari Senin (30/3/2026)

Berita

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, membenarkan adanya tunggakan pajak sekitar Rp3 miliar oleh Rumah Makan (RM) Padang Upik.

Adi memastikan permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan dinas terkait. Jumlah tersebut, merupakan sisa tunggakan wajib pajak. Namun, ia tak merinci jumlah persis pokok tunggakan maupun sanksi denda keterlambatan pembayaran

Berita

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pengamanan aset daerah. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar lebih serius melakukan langkah-langkah penyelamatan aset. Sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan pemanfaatan aset dapat lebih optimal