Berita

Pemkot Balikpapan Sediakan Lahan Pembangunan Dapur MBG

×

Pemkot Balikpapan Sediakan Lahan Pembangunan Dapur MBG

Sebarkan artikel ini
Asisten I Setdakot Balikpapan, Zulkifli. (foto: narasinegeri)

Pemerintah Kota Balikpapan memberi dukungan penuh atas realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan lahan pembangunan tiga dapur utama.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, mengakui ada tiga lokasi yang telah ditetapkan sebagai dapur MBG. Masing-masing tersebar di Kecamatan Balikpapan Timur, Utara, dan Barat.

Lebih rinci, Zul membeber lokasi pertama berada di kawasan Pantai Asri, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Kedua, kawasan Perumahan Korpri, Kilometer 7, Balikpapan Utara. Sedangkan lokasi ketiga, Pemkot menyediakan lahan di sekitar kawasan industri tahu tempe, Jalan Alam Baru, Somber, Balikpapan Barat.

Zulkifli mengungkap status penyediaan lahan pembangunan dapur MBG di ketiga titik tersebut menggunakan skema pinjam pakai. Dalam hal ini, Pemkot hanya berperan dalam penyediaan lahan, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program akan membangun.

“Lahan disiapkan pemerintah kota, tapi pembangunannya dilakukan oleh pelaksana program,” sebut Zulkifli, Selasa (10/6/2025).

Hingga kini, pemerintah kota masih memproses kelengkapan administrasi untuk penetapan status lahan. Meski belum ada rincian durasi pinjam pakai, Pemkot menargetkan tahapan ini rampung pertengahan Juni 2025.

Dalam proses penyediaan, kata Zulkifli, pelaksana menyaratkan luasan lahan minimal 25 x 40 meter. Selain itu, ada pula beberapa persyaratan tambahan, semisal lokasi harus higienis dan tidak dekat lahan pertanian.

“Tiga dapur itu hanya untuk tahap awal. Kemungkinan akan bertambah seiring meluasnya penerima manfaat program,” imbuhnya.

Di sisi lain, Zulkifli membenarkan adanya usul untuk memberdayakan kantin-kanting sekolah dalam teknis operasional dapur MBG. Hanya saja, usul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan itu masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan BGN sebagai pelaksana program.

Usulan ini mengemuka lantaran adanya kekhawatiran apabila program MBG bakal meminimalisir peran kantin sebagai penyedia makanan siswa di sekolah.

“Memang sempat ada usulan, tapi sejauh ini masih dipertimbangkan oleh pelaksana program,” demikian dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *