Komisi III DPRD Balikpapan mendesak penyediaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di setiap kelurahan. Langkah ini menjadi krusial demi menjamin pemerataan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Haris, menilai keberadaan puskesmas cukup sentral dalam sistem pelayanan kesehatan. Sayangnya, sampai kini belum semua wilayah dapat terakses layanan puskesmas yang layak.
“Makanya kita sarankan puskesmas harus ada di tiap kelurahan,” kata Haris, Sabtu (5/4/2025).
Ia menekankan bahwa infrastruktur saja belum cukup. Pemerintah juga perlu memastikan kelengkapan operasional puskesmas. Mulai dari segi ketersediaan alat medis hingga jumlah tenaga kesehatan yang memadai.
“Lebih penting lagi, peralatan medis itu dilengkapi, termasuk tenaga medisnya. Biar lebih layak untuk melayani masyarakat,” jelasnya.
Peran Strategis Puskesmas Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan
Strategi pemerataan akses puskesmas ke seluruh wilayah, menurut Haris, juga akan meringankan beban pelayanan di rumah sakit. Mencermati mekanisme rujukan dalam pelayanan BPJS Kesehatan, maka kedepannya rumah sakit tidak perlu turun tangan melayani kasus medis kategori ringan.
“Penanganan kasus yang tergolong biasa itu cukup di puskesmas saja. Kadang karena fasilitas puskesmas belum lengkap, warga terpaksa langsung ke rumah sakit,” paparnya.
Maka dari itu, Haris tidak terlalu heran dengan kasus penolakan pasien BPJS oleh rumah sakit.
“Kadang juga puskesmas ini malah langsung merujuk ke rumah sakit, padahal kasusnya tergolong biasa,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Di lain sisi, Haris mengakui apabila kualitas pelayanan BPJS terkadang terhambat justru akibat kinerja petugas rumah sakit.
“Kadang petugasnya belum paham prosedur. Ada juga kerjanya lambat, tapi ada yang baik. Jadi, maklum lah, tidak semua petugas sama,” tuturnya.
Faktor sumber daya manusia di rumah sakit ini masih menjadi persoalan tersendiri. Menurut informasi yang ia terima, masalah ini akan menjadi pembahasan lebih mendalam oleh Komisi IV.
