BeritaParlementaria

Layanan Jaminan Kesehatan di Balikpapan Mestinya Tersosialisasi Hingga Akar Rumput

×

Layanan Jaminan Kesehatan di Balikpapan Mestinya Tersosialisasi Hingga Akar Rumput

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim. (foto: ist)

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, menilai layanan BPJS Kesehatan belum tersosialisasi secara maksimal kepada masyarakat. Anggapan tersebut mencermati kondisi minimnya warga yang memahami hak dan batas layanan yang mereka peroleh. Maka tak jarang masyarakat mengalami kebingungan ketika mengakses layanan kesehatan.

“Masyarakat tahunya membayar iuran tiap bulan, kemudian merasa semua layanan gratis. Namun ternyata tidak semua jenis penyakit mendapat layanan yang sama,” ungkap Iim di kantor dewan, Selasa (8/4/2025).

Politisi PKS itu melanjutkan, bahwa persoalan ini telah menjadi pembahasan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Komisi IV menyarankan BPJS untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan sosialisasi.

“Kalau tidak disosialisasikan secara maksimal, kebingungan masyarakat akan terus terjadi. Hal ini harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Iim menilai pentingnya melakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat. BPJS perlu aktif terjun ke lapangan atau mengoptimalkan berbagai kanal informasi.

“Minimal ke tingkat RT, PKK, atau kegiatan-kegiatan di kelurahan dan kecamatan. Di situ bisa langsung dijelaskan aturan dan batasan layanannya,” sarannya.

Selain itu, penggunaan media sosial, iklan, dan media massa menurutnya akan semakin memperluas jangkauan informasi. Apalagi, tidak semua warga aktif mencari informasi dari petugas di lapangan.

“Kalau tidak bisa turun langsung, paling tidak ada langkah terencana. Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah dirujuk atau ditolak karena tidak paham aturannya,” tambah Iim.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi guna membangun kepercayaan publik terhadap layanan BPJS Kesehatan. Terutama terkait prosedur klaim, jenis layanan yang ditanggung, dan kriteria penyakit yang tidak termasuk dalam jaminan.

Maka dari itu, Komisi IV berharap BPJS Kesehatan dapat merancang program komunikasi yang lebih efektif dan terukur. Iim berharap masyarakat tidak lagi merasa dirugikan karena minimnya informasi mengenai layanan BPJS Kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Berita

Komisi II DPRD Balikpapan memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) masih aman untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Komisi yang membidangi ekonomi di legislatif itu telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Terutama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balikpapan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari Senin (30/3/2026)

Berita

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, membenarkan adanya tunggakan pajak sekitar Rp3 miliar oleh Rumah Makan (RM) Padang Upik.

Adi memastikan permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan dinas terkait. Jumlah tersebut, merupakan sisa tunggakan wajib pajak. Namun, ia tak merinci jumlah persis pokok tunggakan maupun sanksi denda keterlambatan pembayaran

Berita

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pengamanan aset daerah. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar lebih serius melakukan langkah-langkah penyelamatan aset. Sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan pemanfaatan aset dapat lebih optimal