DPRD Kota Balikpapan menyoroti ketidaksesuaian antara pasokan gas LPG 3 kg bersubsidi dan ketersediaannya di masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan bahwa pasokan gas sebenarnya sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah. Namun ironinya terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.
Taufik membeber, Pertamina Patra Niaga telah mendistribusikan gas LPG 3 kg melalui 11 agen resmi ke 794 pangkalan di Balikpapan. Setiap pangkalan menerima 694 tabung per bulan, jumlah yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.
“Seharusnya pangkalan menyalurkan habis 694 tabung itu. Namun, ada dugaan bahwa stok ditahan atau dialihkan ke pihak lain dengan harga lebih tinggi,” ujar Taufik, Selasa (12/2/2025).
Politisi PKB itu menduga adanya praktik penyelewengan oleh oknum tertentu yang menahan stok untuk kemudian menjualnya secara bertahap. Akibatnya, harga LPG 3 kg di tingkat pengecer melonjak jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Saat ini, harga gas subsidi di pasaran mencapai antara Rp50.000 hingga Rp80.000 per tabung.
Untuk itu dewan meminta Pertamina bersama instansi pemerintah terkait untuk memperketat pengawasan pendistribusian demi mencegah praktik penyimpangan. Pangkalan yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual ke pengecer dengan harga tinggi, harus mendapatkan sanksi tegas.
Selain itu, DPRD juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi LPG bersubsidi.
“Kami mendorong pengawasan yang lebih efektif, termasuk penerapan sistem distribusi yang transparan agar LPG 3 kg benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” tegas Taufik.
Dewan berkomitmen untuk terus mengawal kisruh ini hingga tuntas. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme distribusi yang lebih transparan, kelangkaan LPG 3 kg di Balikpapan dapat segera teratasi.
