DPRD Kota Balikpapan menaruh perhatian serius terhadap minimnya minat tenaga pendidik untuk mengikuti penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Pasalnya dari kuota 360 orang yang dibuka, hanya 40 yang mendaftar tahun ini.
“Saya kaget melihat jumlahnya. Kenapa begitu sedikit yang tertarik? Apakah karena kurangnya sosialisasi atau ada kendala dalam persyaratan? Ini perlu kita cermati lebih dalam,” ujar Gasali, Selasa (25/2/2025).
Gasali memperkirakan, penyebab utama minimnya pendaftar adalah keinginan guru untuk tetap menunggu pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Perbedaan hak dan tunjangan antara PPPK dan PNS membuat banyak tenaga pendidik enggan mengikuti seleksi PPPK.
“Memang ada perbedaan antara PPPK dan PNS, terutama dari segi penghasilan dan fasilitas. Mungkin ini yang membuat banyak guru lebih memilih menunggu CPNS daripada mengambil jalur PPPK,” jelasnya.
Selain itu, sebagian besar guru masih menganggap status PNS lebih menguntungkan secara jangka panjang. Jenjang karier yang lebih jelas serta kepastian hak pensiun juga menjadi alasan utama para tenaga pendidik enggan mengikuti seleksi PPPK.
DPRD juga mengindikasi minimnya sosialisasi sebagai salah satu faktor rendahnya minat guru terhadap PPPK. Untuk itu, Gasali mendorong langkah evaluasi terhadap proses pendaftaran, kelengkapan informasi, serta kendala teknis yang mungkin dihadapi calon peserta.
“Mungkin ada kendala dalam pendaftaran, persyaratan yang terlalu ketat, atau kurangnya pemahaman mengenai keuntungan dari PPPK. Ini harus dievaluasi lebih lanjut,” tambahnya.
DPRD menekankan perlunya strategi pendekatan yang lebih intensif agar calon tenaga pendidik memahami manfaat penerimaan PPPK. Jika kondisi ini terus berlanjut, kekosongan tenaga pengajar dapat berdampak pada kualitas pendidikan di Balikpapan.
