Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Yusdiana, menyampaikan kekecewaannya terhadap mutu pelayanan kesehatan di kota ini. Fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun puskesmas, menurut dia, belum menunjukkan perbaikan signifikan meski sudah berkali-kali diingatkan.
Yusdiana mengungkap banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke dewan terkait persoalan ini. Mayoritas berkaitan dengan kecepatan, keramahan, dan profesionalisme tenaga medis.
Padahal, lanjut dia, DPRD sudah berulang kali menyampaikan harapan dan teguran. Namun, belum ada perubahan berarti yang dirasakan warga saat mengakses layanan kesehatan.
“Sangat disayangkan, hingga saat ini rumah sakit dan puskesmas masih belum mampu memberikan pelayanan yang benar-benar maksimal,” sesalnya, Rabu (23/4/2025).
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Komisi IV akan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik bidang kesehatan. Yusdiana menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang humanis dan cepat tanggap.
“Kami memiliki tanggung jawab moral agar masyarakat mendapat pelayanan yang layak dan manusiawi,” terangnya.
Maka dari itu, dalam waktu dekat Komisi IV akan memanggil manajemen rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas berbagai keluhan yang muncul.
“Kami akan minta klarifikasi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan. Kami ingin perubahan nyata,” tegasnya.
Selain itu, Yusdiana juga meminta Dinas Kesehatan lebih aktif dalam pengawasan dan pembinaan. Keterlibatan perangkat daerah menjadi sangat krusial demi memastikan pelayanan yang sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan.
Pengawasan juga harusnya mencakup layanan kesehatan milik pemerintah dan swasta. Sebab, Dinas Kesehatan perlu memperhatikan standar mutu layanan yang sama.
“Kami minta Dinkes tidak pasif. Harus ada pengawasan dan tindakan cepat bila ditemukan kekurangan,” desaknya.
Melalui evaluasi dan pembinaan ini, dewan ingin pelayanan kesehatan di Balikpapan bisa meningkat. Selain itu, kata Yusdiana, masyarakat harus merasakan kehadiran negara dalam layanan dasar di bidang kesehatan.
