BeritaParlementaria

Jembatani Keluhan Warga Balikpapan, Komisi II Gelar RDP Bahas Solusi Distribusi Air Bersih

×

Jembatani Keluhan Warga Balikpapan, Komisi II Gelar RDP Bahas Solusi Distribusi Air Bersih

Sebarkan artikel ini
masalah distribusi air bersih di balikpapan
Komisi II DPRD Balikpapan menggelar RDPU membahas persoalan distribusi air bersih. Pertemuan tersebut menghadirkan manajemen PTMB serta elemen organisasi dan lembaga kemasyarakatan. (foto: narasinegeri)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memfasilitasi penyampaian berbagai keluhan masyarakat terkait layanan air bersih. Keluhan kali ini datang dari berbagai elemen organisasi dan lembaga kemasyarakatan di Balikpapan.

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung Senin (13/7/2026), Komisi II mempertemukan masyarakat dengan manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Forum tersebut bertujuan mencari solusi atas persoalan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah.

“Kami memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait layanan air bersih. Pembahasan RDP kali ini bertujuan mencari solusi atas persoalan yang ada, terutama distribusi air di berbagai wilayah,” kata Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, usai rapat.

Dalam pembahasan terungkap, bahwa perusahaan daerah tersebut masih menghadapi dua kendala utama. Yakni, keterbatasan sumber air baku dan jaringan pipa yang termakan usia sehinga rentan mengalami kerusakan.

Kedua persoalan inilah yang kemudian menghambat distribusi kepada pelanggan, hingga menurunnya kualitas air.

“Kami berharap PTMB bersama pemerintah daerah dapat menemukan solusi. Memang penyelesaiannya harus bertahap karena membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang juga perlu perhatian bersama,” jelasnya.

Pada kesempatan RDPU, Ketua Presidium Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK), Andin Syamsir, menyampaikan sejumlah dampak belum optmalnya layanan air bersih. Kebocoran akibat kerusakan, maupun perbaikan jaringan pipa menyebabkan distribusi air tersendat.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan ketika kualitas air menurun. “Air yang keruh atau tercemar dapat memicu penyakit seperti diare, kolera, hingga gangguan kulit,” terangnya.

Selain itu, masyarakat juga menanggung beban ekonomi yang bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air galon. Memasang pompa agar air tetap dapat mengalir ke pelanggal yang bermukim di wilayah dataran tinggi.

Kemudian, masyarakat rela membeli filter, bahkan mengeluarkan biaya pembersihan wadah penampung untuk mengurangi dampak penurunan kualitas air. “Karena kondisi tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kualitas hidup masyarakat jadi menurun,” imbuh Andin.

Layanan belum optimal, PTMB sampaikan permohonan maaf

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, pertama-tama menyampaikan permohonan maaf. Ia memahami dampak langsung gangguan pada jaringan terhadap pendistribusian air. Apalagi hingga kini, produksi air bersih di Balikpapan masih mengalami defisit sekitar 400–500 lpd (liter per detik).

“Kalau produksi yang masih kurang itu mengalami gangguan lagi akibat kebocoran, dampaknya langsung ke pelanggan. Karena itu kami terus berupaya mempercepat penanganan untuk setiap gangguan,” ujarnya.

Yudhi melanjutkan, PTMB telah membentuk tim yang bertugas menginformasikan kebocoran pipa maupun gangguan distribusi melalui sosial media. Perusahaan juga aktif mempublikasikan data produksi dan distribusi air.

PTMB juga membuka akses bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung setiap persoalan pelayanan yang belum tertangani. “Kalau ada laporan yang belum mendapat penanganan petugas, silakan sampaikan langsung kepada saya. Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya,” lugasnya.

Selain fokus memperbaiki jaringan pipa, PTMB juga siap membantu masyarakat yang kesulitan mendapat air bersih. Melalui perbaikan sumur swadaya atau penyediaan tandon gratis

“Kami siap turun untuk membantu perbaikan dan pemanfaatan sumur. Kalau pembuatan sumur baru harus swadaya masyarakat, nanti PTMB yang akan bantu menyediakan jaringan pipanya,” pesan Yudhi.

Tinggalkan Balasan

Efektifitas WFH terhadap kualitas pelayanan publik di balikpapan
Berita

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menilai penerapan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) belum memenuhi target pelayanan. Meski kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan masyarakat. Terlebih menjadi celah munculnya ketidakdisiplinan aparatur sipil negara (ASN)

reses ekraf anggota dprd Balikpapan
Berita

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, memilih pendekatan berbeda dalam kegiatan resesnya yang berlangsung Sabtu (4/7/2026). Jika umumnya anggota legislatif menyerap aspirasi dari kalangan warga berbasis wilayah, maka Wahyullah menggelar diskusi bersama para pelaku ekonomi kreatif (ekraf)