ParlementariaPolitik

Fraksi Gerindra Dukung Langkah Pemerintah Naikan Target PAD Balikpapan di APBD Perubahan 2025

×

Fraksi Gerindra Dukung Langkah Pemerintah Naikan Target PAD Balikpapan di APBD Perubahan 2025

Sebarkan artikel ini
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Iswanto Budi Utomo, menyampaikan pandangan umum fraksinya atas penjelasan Wali Kota tentang Rancangan Perubahan APBD 2025. (foto: narasinegeri)

Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan mendukung proyeksi pemerintah kota untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2025.

Gerindra menilai penyesuaian ini sebagai cerminan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi atas proyeksi pemerintah kota yang menaikkan target PAD sebesar Rp78,77 miliar atau 6,05 persen. Peningkatan pada sektor pajak daerah menunjukkan kinerja ekonomi kota tetap positif dan upaya intensifikasi agar penerimaan berjalan efektif,” sebut Juru Bicara Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, saat membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (20/8/2025). 

Fraksi Gerindra juga menyambut proyeksi penambahan pendapatan daerah melalui bagi hasil IUPK mineral, logam, dan batubara sebesar Rp12,5 miliar. Rencana ini, lanjut Iswanto, membuktikan kejelian strategi pemerintah dalam mencari sumber pendapatan alternatif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer. 

Iswanto melanjutkan, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp47,57 miliar harus mendapat perhatian karena berpotensi menekan program pembangunan. Perlu strategi khusus untuk menutup selisih anggaran akibat berkurangnya Dana Transfer Umum (DTU), agar program prioritas tetap berjalan.

Untuk itu, pemerintah patut melakukan efisiensi belanja dengan tetap memprioritaskan program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan itu, Gerindra menekankan pentingnya pemutakhiran data objek pajak dan pencegahan potensi kebocoran untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah. Fraksi mengusulkan adanya digitalisasi sistem pajak dan retribusi serta pengawasan ketat agar pendapatan daerah lebih maksimal. Juga langkah proaktif pemerintah dalam memanfaatkan aset daerah secara produktif guna menambah sumber pendapatan sah.

Gerindra berharap pemerintah mampu memaparkan rencana integrasi sistem informasi pajak dan retribusi, serta tata kelola aset produktif ini secara terperinci. Termasuk program prioritas bidang penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, dan kebutuhan mendesak lainnya.

“Demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan. Fraksi Gerindra akan terus mengawal setiap program pemerintah kota,” tutup Siswanto.

Tinggalkan Balasan

Berita

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sisca Anggreni, menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi program perlindungan sosial. Menurut pengamatannya, banyak warga yang belum memahami perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, keduanya memiliki manfaat berbeda yang sama-sama penting