BeritaParlementaria

DPRD Balikpapan Puji Efektifitas Bantuan Biaya Bagi Siswa SMP Swasta

×

DPRD Balikpapan Puji Efektifitas Bantuan Biaya Bagi Siswa SMP Swasta

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim. (foto: ist)

Keterbatasan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota terus berupaya agar lebih banyak lulusan Sekolah Dasar (SD) yang tertampung di sekolah negeri.

Namun, dengan kapasitas sekolah negeri yang terbatas, pemerintah akhirnya memberikan bantuan biaya bagi pelajar SMP swasta, sebagai solusi alternatif.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, menilai langkah ini sebagai kebijakan strategis. Tujuannya yakni untuk memastikan semua anak tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa kendala.

“Saat kami berdiskusi dengan Dinas Pendidikan kemarin, tetap saja tidak bisa menampung semua siswa. Tetapi setidaknya, ini sudah menjadi langkah luar biasa dari pemerintah,” ujar Iim, Senin (10/2/2025).

Saat ini, baru sekitar 70% lulusan SD di Balikpapan yang tertampung di SMP negeri. Sementara 30% lainnya harus masuk di sekolah swasta.

Pemerintah terus mencari solusi agar lebih banyak siswa yang tertampung di sekolah negeri. Di antaranya membangun sekolah baru. Namun, pembangunan sekolah membutuhkan waktu dan anggaran yang besar. Belum lagi kendala ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

Bantuan biaya bagi siswa SMP swasta, menurutnya, bisa menjadi solusi alternatif untuk meringankan beban orangtua. Dengan arti lain, kebijakan ini akan membuka peluang bagi warga untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Meski demikian, DPRD ingin pemerintah tetap perlu menambah jumah sekolah negeri di seluruh wilayah. Dengan langkah ini akan menekan potensi angka putus sekolah serta memastikan pemerataan akses pendidikan di Balikpapan.Kemudian mendudukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di Balikpapan.

“Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan SMP negeri semakin meningkat agar lebih banyak siswa bisa bersekolah di negeri,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Berita

Komisi II DPRD Balikpapan memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) masih aman untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Komisi yang membidangi ekonomi di legislatif itu telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Terutama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balikpapan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari Senin (30/3/2026)

Berita

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, membenarkan adanya tunggakan pajak sekitar Rp3 miliar oleh Rumah Makan (RM) Padang Upik.

Adi memastikan permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan dinas terkait. Jumlah tersebut, merupakan sisa tunggakan wajib pajak. Namun, ia tak merinci jumlah persis pokok tunggakan maupun sanksi denda keterlambatan pembayaran

Berita

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pengamanan aset daerah. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar lebih serius melakukan langkah-langkah penyelamatan aset. Sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan pemanfaatan aset dapat lebih optimal