Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut menyoroti sejumlah isu strategis saat rapat paripurna DPRD Balikpapan yang berlangsung Rabu (20/8/2025).
Mengawali pandangan umumnya, fraksi menekankan pentingnya rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Penyusunan perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap kondisi riil atas dinamika pelaksanaan APBD murni 2025,” sebut Juru Bicara Fraksi PKS-PPP, Iim, saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Mengingat waktu efektif pelaksanaan perubahan APBD yang hanya tersisa 3–4 bulan, maka penting untuk melakukan koordinasi lintas perangkat daerah. Langkah ini, menurut PKS-PPP, bertujuan agar realisasi anggaran berjalan maksimal.
Namun, fraksi memperkirakan target tambahan pendapatan daerah sebesar Rp43,69 miliar bakal sulit tercapai. Pasalnya, hingga semester I 2025, realisasi pendapatan baru mencapai Rp1,627 triliun atau 38,58 persen dari target. Sedangkan penerimaan dari transfer juga baru terealisasi Rp1,76 triliun atau 36,97 persen.
Kondisi ini tak lepas dari pengaruh pengurangan dana transfer umum, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga penerimaan daerah menurun hingga Rp47,58 miliar.
Mencermati kondisi tersebut, maka wajar apabila pemerintah mengoptimalkan rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah kota penting untuk menyelesaikan pendataan objek dan subjek pajak serta retribusi. Serta menjaga agar kebijakan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak membebani masyarakat.
PKS-PPP Turut Soroti Sejumlah Isu Strategis
“Di sisi lain, fraksi mengapresiasi efisiensi anggaran, termasuk penghematan belanja perjalanan dinas, operasional yang kurang mendesak, serta kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” tambah Iim.
Dengan catatan tersebut, Fraksi PKS-PPP berharap perubahan APBD 2025 dapat terealisasi optimal demi kepentingan masyarakat Balikpapan.
Masih pada kesempatan yang sama, fraksi mengingatkan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang terancam molor dari target. Pembangunan fasilitas kesehatan ini mestinya selesai akhir Agustus 2025.
Selain itu, PKS-PPP mendorong adanya perhatian pada tata kelola Pasar Pandansari yang belakangan ini kondisinya semakin semrawut. Kemudian mengenai pelayanan dasar, khususnya air bersih yang masih menuai keluhan banyak masyarakat. Namun demikian, fraksi turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menormalisasi drainase. Sehingga diharap mampu memberi dampak positif pada lingkungan serta pencegahan banjir.
