Warga Balikpapan terpaksa harus merogoh kocek dalam-dalam demi mendapat LPG 3 kg. Harga gas bersubsidi itu saat ini melambung antara Rp50.000 hingga Rp80.000 per tabung, padahal harga resminya hanya Rp19.000.
“Kondisi ini jelas merugikan warga, terutama mereka yang bergantung pada LPG subsidi untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, usai menghadiri RDP bersama Dinas Perdagangan, Pertamina Patra Niaga, dan LSM Lidik, Rabu (12/2/2025).
Dugaan praktik curang dalam distribusi LPG 3 kg mencuat dalam RDP tersebut. Pasalnya, meski kuota pasokan dengan penyaluran telah sesuai, harga di pasaran justru tetap tinggi.
Taufik mengatakan bahwa masalah utama bukan pada jumlah pasokan, melainkan pada tahap distribusi yang mekanismenya harus mendapat pengawasan ketat.
“Jika dihitung, jumlah pangkalan dan tabung yang didistribusikan seharusnya cukup. Masalahnya ada pada distribusi yang tidak terkontrol,” terangnya.
Mencermati pembahasan RDP, dewan menduga ada oknum pangkalan LPG yang menahan stok dan menjualnya kepada pengecer dengan harga lebih tinggi. Pengecer lantas menjualnya kembali dengan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pertamina dan Dinas Perdagangan harus memperketat pengawasan di tingkat pangkalan dan pengecer. Taufik mendesak pemberian sanksi tegas kepada pangkalan yang terbukti melakukan praktik curang, atau pencabutan izin usaha jika memungkinkan.
Kemudian, dewan mengusulkan mekanisme pendistribusian yang lebih transparan. Digitalisasi atau penggunaan aplikasi pelaporan harga dapat menjadi opsi pengawasan untuk memudahkan kontrol. Sistem ini juga harus mengakomodir laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian harga LPG di tingkat pangkalan maupun pengecer.
“Kami ingin sistem distribusi LPG lebih terbuka. Dengan teknologi, pengawasan bisa lebih efektif, dan masyarakat punya akses untuk melaporkan penyimpangan,” tutupnya.
