Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengapresiasi pelantikan serentak kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi. Sebab lebih efisien dan menghemat anggaran negara.
Pelantikan serentak juga sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah. Meski begitu, efisiensi anggaran harus tetap mempertimbangkan terjaganya kualitas pelayanan publik
“Pelantikan serentak ini langkah yang tepat. Selain efisiensi anggaran, prosesnya juga lebih sederhana. Kalau sebelumnya kepala daerah dilantik gubernur di masing-masing provinsi, sekarang langsung oleh Presiden. Ini bagian dari reformasi birokrasi yang patut didukung,” urai Budiono, Kamis (20/2/2025).
Ia berharap kepala daerah yang baru dilantik segera bekerja dan memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat.
“Tidak ada alasan untuk menunda program kerja. Kepala daerah harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” pesannya.
DPRD Kota Balikpapan siap bersinergi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan yang baru, Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo. Kolaborasi ini bertujuan mempercepat realisasi program pembangunan dan meningkatkan pelayanan bagi warga.
“Kami dari DPRD Kota Balikpapan mendukung penuh program-program yang pro-rakyat. Kami berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera tancap gas, melanjutkan program yang tertunda, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Budiono.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dalam amanatnya, Presiden menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai pelayan rakyat.
“Saudara adalah pelayan rakyat. Tugas kita adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Fokuslah pada pelayanan, kesejahteraan, dan kebutuhan rakyat di daerah masing-masing,” tegasnya.
Pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah karena pertama kalinya dilakukan langsung oleh Presiden RI. Momentum ini semestinya akan mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, sehingga pembangunan berjalan lebih efektif dan merata.
