Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 oleh Komisi IV DPRD Balikpapan kini tertuju pada tahap pendaftaran jalur reguler.
Fokus utama dewan kali ini adalah memastikan daya tampung penerimaan bersumber dari kuota yang tidak terisi pada tahap sebelumnya. Di samping menekankan agar mekanisme tetap berjalan transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
Sebagai informasi, pendaftaran jalur reguler SMP resmi bergulir mulai tanggal 6 hingga 8 Juli 2026.
Sekretaris Komisi IV, Muhammad Hamid, menegaskan pendaftaran melaui jalur reguler tetap menggunakan sistem daring. Sebagaimana berlaku juga pada jalur penerimaan sebelumnya yakni, domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Sementara, kuota yang tersedia pada jalur reguler merupakan akumulasi sisa kursi yang belum terisi pada empat jalur sebelumnya.
“Semua masyarakat bisa melihat melalui sistem, bahwa kuota itu memang berasal dari sisa penerimaan sebelumnya,” katanya usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan di kantor Disdikbud, Senin (6/7/2026).
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), kuota jalur reguler SMP Negeri se-Balikpapan sekitar 2.400 kursi.
Pembukaan jalur reguler bertujuan memberikan kesempatan kepada calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah pada tahapan sebelumnya. Meski demikian, Hamid mengakui jumlah peminat antar sekolah tidak merata.
Calon siswa disarankan pertimbangkan daya tampung sekolah
Hal ini tak lepas dari faktor keinginan sebagian besar orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Maupun sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Akibatnya, kuota beberapa sekolah, terutama yang berada di wilayah pinggiran tidak terisi.
Di sisi lain, DPRD memahami bahwa daya tampung seluruh SMP negeri tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD.
Menyikapi kondisi tersebut, Hamid mengatakan, pihaknya telah mendorong pemerintah kota untuk menambah ruang kelas. Bahkan, pembangunan sekolah baru. Hanya saja, dorongan ini bukan berarti menjadi solusi jangka pendek.
Adapun langkah paling mendesak yakni, menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di masing-masing sekolah. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kapasitas ruang belajar dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau satu sekolah sudah penuh, tentu tidak bisa lagi menambah rombel,” sambungnya.
Karena itu, Hamid berharap masyarakat bisa memanfaatkan jalur reguler dengan mempertimbangkan daya tampung. Bukan berdasarkan pilihan favorit atau dekat dengan tempat tinggal.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan serta mengawasi proses SPMB agar tetap transparan dan akuntabel.
“Legislatif, pemerintah, dan semua pihak terkait berkomitmen memastikan SPMB tahun ini bersih dari praktik kecurangan dan titip-menitip siswa. Kalau ada indikasi ke arah situ, masyarakat bisa segera melaporkan kepada kami atau pihak berwenang lainnya,” pesannya.
