Wacana pembentukan panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bergulir di legislatif Balikpapan.
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, tidak serta-merta membendung skeptisisme dewan. Fraksi PDI Perjuangan mengawali wacana tersebut saat gelaran rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan pada hari Senin (6/7/2026).
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, memahami apabila capaian opini WTP patut diapresiasi. Namun, predikat semata belum menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya bebas dari persoalan.
“Opini WTP bukan berarti menjamin tidak ada masalah di kemudian hari,” ujar Najib saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap nota penjelasan Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Dia melanjutkan, kajian khusus tehadap hasil audit BPK merupakan sebuah langkah penting. Hal ini juga akan semakin mempertegas posisi pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah.
Di lain sisi, pelaksanaan APBD 2025 memang tak luput dari sorotan fraksi. Ada sejumlah catatan yang patut mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Mulai dari tidak tercapainya target realisasi pajak dan retribusi daerah. Kemudian ragam persoalan bidang pendidikan yang belum tuntas. Meliputi kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan ruang belajar, ketimpangan akses pendidikan, hingga kepastian nasib guru non-ASN.
Serta kualitas layanan air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang masih jauh dari harapan masyarakat.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menyorot minimnya pembangunan akses jalan. Sistem drainase yang belum terintegrasi secara optimal untuk mengatasi banjir.
Dan rendahnya realisasi belanja oleh perangkat daerah, sehingga penggunaan APDB tidak terlalu efektif.
Masih dalam kesempatan paripurna, Najib kembali menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mendorong pembentukan pansus proyek Rumah Sakit di Balikpapan Barat. Menurut fraksi, kajian komprehensif pansus akan mengungkap secara jelas akar persoalan wanprestasi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Agar semuanya jelas dan selesai, sehingga kelanjutan pembangunan ke depan bisa baik dan benar,” imbuhnya.
