Kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 mendapat respons positif dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa. Kebijakan ini, katanya, bukan sekadar penghematan, tetapi strategi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.
“Penghematan ini lebih diarahkan ke pos-pos seremonial yang tidak mendesak. Fokus utama tetap pada program yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Taqwa, Kamis (20/2/2025).
Ia mengingkatkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelayanan publik. Sebaliknya, kebijakan ini harus menjadi kesempatan untuk mempercepat realisasi program prioritas yang benar-benar dibutuhkan warga.
Taqwa juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menentukan alokasi anggaran. Ia memastikan bahwa DPRD akan menyusun skala prioritas sesuai Instruksi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami akan duduk bersama dan menentukan mana yang benar-benar penting bagi Balikpapan. Tidak ada yang lebih memahami kebutuhan daerah ini selain kita sendiri,” tegasnya.
Meskipun efisiensi anggaran menjadi perhatian utama, Taqwa optimistis bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat jalannya pemerintahan di Balikpapan. Justru, dengan alokasi anggaran yang lebih efektif, pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Selama fokusnya tetap untuk kepentingan masyarakat, efisiensi bukan penghambat, tetapi bagian dari solusi pembangunan,” tuturnya.
Selain mendukung kebijakan efisiensi, Taqwa juga mengapresiasi pelantikan serentak 481 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut, menurutnya, tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pelantikan serentak di ibu kota mampu menekan pengeluaran dan memperkuat koordinasi. Ini langkah yang sangat tepat di tengah kebutuhan anggaran yang besar saat ini,” tambahnya.
Dengan dukungan penuh berbagai pihak, Balikpapan akan tetap mampu melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
