Pengembangan sektor pariwisata di Balikpapan belum mendapat perhatian serius, meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini cukup tinggi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menilai bahwa pengelolaan wisata di kota ini masih belum optimal.
“Kita dituntut untuk meningkatkan PAD, tetapi pemerintah kota tidak memberikan perhatian yang cukup pada sektor wisata. Padahal, daerah ini punya banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan,” ujar Taufik, Jumat (31/1/2025).
Menurutnya, Balikpapan memiliki potensi ekowisata yang besar, salah satunya kawasan hutan mangrove di Kelurahan Margomulyo, Balikpapan Barat. Kawasan ini tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga memiliki potensi sebagai wisata edukasi.
Selain itu, Sentra Industri Kecil Somber (SIKS) di Balikpapan Utara memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kuliner dan edukasi.
Dengan strategi investasi yang tepat, lokasi-lokasi tersebut dapat menjadi destinasi unggulan yang mampu menyumbang pemasukan bagi daerah. Perolehan dari tiket masuk, retribusi parkir, serta sektor kuliner di sekitar kawasan wisata ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah.
Namun, Taufik menilai hingga kini belum ada kebijakan konkret yang berpihak pada pengembangan wisata dalam jangka panjang. Berbanding terbalik dengan daerah lain, semisal Yogyakarta, yang justru berhasil menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.
“Kita punya banyak potensi, tetapi kalau pemerintah tidak memiliki pola pikir jangka panjang, sampai kapan pun Balikpapan hanya akan menjadi kota jasa,” tegasnya.
Taufik menekankan bahwa sektor pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap PAD, tetapi juga menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengembangkan wisata lokal.
Dengan strategi pengelolaan yang baik, sektor wisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Serta meningkatkan daya saing Balikpapan di tingkat nasional.
