Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan komitmen dewan bersama Pemerintah Kota untuk mengedepankan efisiensi dalam pengalokasian anggaran belanja daerah.
Bahkan, kata dia, pertimbangan tersebut tetap terjaga hingga terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada awal tahun ini.
“Tanpa adanya instruksi pun, kita mengutamakan efisiensi dalam penyusunan program. Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas,” ujar Alwi, Sabtu (8/2/2025).
Inpres Nomor 1 menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD pada Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut mengatur kebijakan belanja operasional serta penyesuaian program yang tidak terlalu mendesak.
Mencermati hal ini, Alwi memastikan penyusunan ulang program prioritas pemerintah daerah tidak dapat terhindarkan. Kemungkinan juga dengan pemangkasan anggaran pada sejumlah program yang sedang berjalan maupun yang direncanakan untuk 2026.
Politisi Golkar ini menegaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota akan mengkaji program mana yang perlu berlanjut, dikurangi, atau bahkan dihapus.
“Kami harus bekerja keras untuk menyiasati kondisi ini. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus. Ini yang perlu segera didiskusikan dengan Pak Wali Kota,” jelasnya.
Alwi mengakui bahwa efisiensi ini menjadi tantangan besar, mengingat Balikpapan telah menetapkan sejumlah program strategis. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga program-program peningkatan layanan publik.
Ia mengkhawatirkan pemangkasan anggaran tanpa pertimbangan yang baik akan berdampak pada terhambatnya pelayanan masyarakat dan target pembangunan jangka panjang. Pemerintah Kota harus lebih selektif dalam menentukan proyek yang memang benar-benar mendesak.
DPRD Balikpapan akan segera membahas langkah strategis dengan Wali Kota untuk menyelaraskan kebijakan ini tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang matang agar program-program vital tetap berjalan. Kita akan upayakan solusi terbaik agar efisiensi ini tidak menghambat pembangunan,” demikian Alwi.
