Komisi IV DPRD Balikpapan berkomitmen untuk konsisten mendukung kemajuan sektor pendidikan. Melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung Senin (2/6/2025)
Program
Dorong Kesejahteraan Masyarakat, TP PKK Balikpapan Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah
Tim Penggerak (TP) PKK Kota Balikpapan menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah daerah
Komisi IV DPRD Balikpapan Pantau Pembangunan Sarana Pendidikan dan Program Seragam Gratis
Komisi IV DPRD Kota Balikpapan berkomitmen melakukan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah
Menteri LH Puji Wasteco di TPAS Manggar: Bisa Jadi Percontohan Nasional
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi Program Wasteco di TPAS Manggar, Balikpapan
Peringati HBP ke-61, Lapas Balikpapan Sebarkan Bantuan
Kepala Lapas Balikpapan, Pujiono Slamet, mengapresiasi penuh jajarannya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial
Sambut Audiensi JMSI Balikpapan, Wali Kota Diskusikan Agenda Penting Pembangunan
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyambut positif sinergisitas media dan pemerintah daerah
Program Roti Paris PAS: Upaya Lapas Balikpapan Kembangkan Keterampilan Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan memberdayakan warga binaan dalam program produksi roti berkualitas
Pascapelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan, Subari Fokus Kawal Program Prioritas
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari, menyatakan dukungannya terhadap Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo
Sufyan Jufri: Rahmad-Bagus Harus Perkuat Kebijakan Pro Rakyat
Anggota DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menyampaikan selamat atas pelantikan Wali Kota, Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo
Komisi III DPRD Balikpapan Ingatkan CSR Bukan Sekadar Formalitas
Komisi III DPRD Kota Balikpapan menuntut keaktifan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di kota Beriman
Saran Dewan Untuk Menyiasati Imbas Kebijakan Efisiensi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berpotensi memperlambat pembangunan di daerah, termasuk Kota Balikpapan
