Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, membenarkan adanya tunggakan pajak sekitar Rp3 miliar oleh Rumah Makan (RM) Padang Upik.
Adi memastikan permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan dinas terkait. Jumlah tersebut, merupakan sisa tunggakan wajib pajak. Namun, ia tak merinci jumlah persis pokok tunggakan maupun sanksi denda keterlambatan pembayaran
Komisi II DPRD Kota Balikpapan memastikan kesiapan stok bahan pokok di ritel modern tetap aman selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Dinas Perdagangan dan sejumlah pelaku usaha ritel, dewan juga menyoroti kepatuhan pajak daerah
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan kembali mengingatkan masyarakat agar segera memanfaatkan program penghapusan denda pajak
PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) menggelar Kelas Sosialisasi Perpajakan pada hari Rabu (24/9/2025) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan atas kewajiban pajak. Kegiatan ini sekaligus mewujudkan tata kelola perusahaan sektor kepelabuhanan yang transparan
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan kepada pemerintah kota untuk bijak dalam menyusun kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengupayakan agar tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang baru nanti tetap terbilang wajar
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menilai pajak air bawah tanah (ABT) belum tergarap maksimal. Padahal, jika dikelola dengan serius, sektor ini bisa menjadi sumber penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Enam Fraksi DPRD Kota Balikapapan sepakat terhadap pengesahan rancangan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retibrusi Daerah
DPRD Kota Balikpapan menanggapi positif capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski tahun anggaran 2025 baru memasuki semester pertama
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan (PKS-PPP) DPRD Kota Balikpapan menilai perlunya revisi atas peraturan pajak dan retribusi daerah
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023
