DPRD Kota Balikpapan menanggapi positif capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski tahun anggaran 2025 baru memasuki semester pertama
pajak

Fraksi PKS-PPP DPRD Balikpapan Akui Perlunya Penyesuaian Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan (PKS-PPP) DPRD Kota Balikpapan menilai perlunya revisi atas peraturan pajak dan retribusi daerah

Dukung Pengesahan Raperda Pajak Daerah, Fraksi PKB: Langkah Progresif
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023

Fraksi PDIP Ingin Revisi Perda Pajak Daerah Mendorong Peningkatan Layanan Publik
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan ingin revisi perda pajak dan retribusi daerah mampu mendorong efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan Akui Sistem Pemungutan Pajak Perlu Disesuaikan
Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Fraksi NasDem Nilai Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Langkah Mendesak
Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dukungan ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD

Realisasi PAD Balikpapan Capai 30 Persen, Dewan Akselerasi Penggunaan i-Box
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkap bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukan tren positif

Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Balikpapan, Bapemperda Adaptasi Konsep Omnibus Law
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi

Mengenal Inovasi BPPDRD Balikpapan, Sekarang Bayar Pajak Bisa Dari Mana Saja
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan baru-baru ini meluncurkan inovasi berupa aplikasi pembayaran dan pelayanan digital

BPPDRD Balikpapan: Lunasi PBB Selambatnya 31 Oktober 2024, Denda Otomatis Terhapus
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan memperpanjang tenggat program relaksasi denda