Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menyoroti kondisi penurunan pasokan beras, terutama jenis premium di pasaran belakangan ini.
Ia mengindikasi kelangkaan beras premium di pasar tradisional maupun ritel ini sebagai imbas dari temuan sejumlah merek beras bermasalah.
“Kemarin memang kita lihat beberapa merek beras premium itu tidak ada. Mungkin ini dampak dari praktik kecurangan yang muncul, sehingga distribusi berkurang,” ujarnya di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis (7/8/2025).
Sebelumnya, pengawasan terpadu oleh instansi pemerintah terkait bersama Satgas Pangan Polda Kaltim mengambil sejumlah sampel beras premium di pasaran. Hasil uji laboratorium sudah menunjukan bahwa 9 dari 17 merek yang beredar di Balikpapan dan Samarinda tidak sesuai mutu.
Bukan hanya mutu, beras-beras bermasalah tersebut rata-rata dijual melebihi ambang batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Konon, instansi terkait kemudian menyetop peredaran merek-merek beras yang bermasalah.
Meski begitu, Japar memastikan Komisi II segera menggelar rapat internal untuk membahas persoalan ini. Dengan langkah tersebut, tidak menutup peluang dewan untuk selanjutnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna memastikan ketersediaan stok.
“Beberapa pasar memang stoknya menurun, walaupun tidak habis sama sekali. Masih ada, tapi tidak seperti biasanya,” jelasnya.
Politisi PKS itu menaruh perhatian penting atas kondisi minimnya ketersediaan beras beberapa waktu belakangan ini. Sebagai kebutuhan pokok yang vital, distribusi beras tentunya sangat berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kita prihatin. Ini kebutuhan dasar. Jangan sampai nanti tidak ada, bisa menyebabkan gejolak. Orang kalau tidak ada beras, bisa lapar nanti,” tegasnya.
Ia menyatakan Komisi II akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengantisipasi potensi kelangkaan.
“Komunikasi internal di komisi akan kami lakukan terlebih dahulu. Selanjutnya, akan kami koordinasikan juga dengan OPD,” tuturnya.
