Lonjakan jumlah kendaraan di Balikpapan akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur telah menciptakan masalah baru, terutama dalam sektor transportasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah, memaparkan semakin parahnya kemacetan di beberapa jalur utama akibat peningkatan volume kendaraan. Di lain sisi, kondisi ini tak berimbang dengan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan.
“Setiap tahun, volume kendaraan terus bertambah, tetapi kapasitas jalan kita tidak mengalami perubahan signifikan. Ini menjadi penyebab utama kemacetan yang semakin tidak terkendali,” urai Laisa, Senin (27/1/2025).
Akibatnya, masyarakat Balikpapan merasakan dampak langsung dari kemacetan yang semakin parah. Perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu 20 menit kini membutuhkan lebih dari 30 menit, terutama pada pagi dan sore hari.
Situasi kemacetan jelas akan mengganggu kenyamanan berkendara dan mempengaruhi produktivitas serta aktivitas ekonomi warga.
Laisa menekankan perlunya untuk segera mengatasi permasalahan ini, agar tidak menghambat perkembangan Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Jika terus berlarut, kemacetan akan menjadi masalah serius yang mengganggu mobilitas masyarakat dan memperburuk kualitas hidup di kota ini.
Ia menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera melakukan pemetaan terhadap titik-titik kemacetan guna mendapat solusi konkret. Beberapa usulan yang menggelinding saat ini antara lain, pelebaran jalan, pembangunan flyover, serta pengembangan transportasi publik yang lebih efisien.
DPRD juga mengingatkan pentingnya kajian mendalam mengenai dampak pertumbuhan penduduk terhadap mobilitas masyarakat. Tujuannya agar opsi yang ditempuh dapat lebih tepat sasaran.
Kemudian Pemkot Balikpapan juga penting untuk segera menerapkan kebijakan mengurangi kepadatan lalu lintas sebagai langkah jangka pendek.
“Pembatasan kendaraan, penataan ulang jalur lalu lintas, hingga penguatan sistem transportasi umum, juga perlu sebagai solusi jangka pendek,” usul Laisa.
