Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan dukungan penuh dewan terhadap upaya penanganan banjir. Langkah itu sepatutnya tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan arah pembangunan kota.
Sehingga, menurutnya, pemerintah daerah harus memberi perhatian khusus terhadap persoalan ini. Terlebih banjir sangat berkaitan erat dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“Penanganan banjir ini memang harus menjadi skala prioritas karena langsung berdampak pada masyarakat. Kami selalu mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum agar setiap tahun tetap menganggarkan program tersebut, sehingga banjir benar-benar bisa tertangani,” jelas Alwi, Selasa (26/8/2025).
Politisi Partai Golkar itu menambahkan ada sejumlah proyek fisik penanganan banjir yang telah berjalan pada 2025. Antara lain meliputi pelebaran drainase di kawasan Gunung Sari serta normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di sekitar Pasar Segar.
Dewan menginginkan seluruh proyek yang berjalan selesai tepat waktu agar titik genangan di kota dapat berkurang signifikan.
“Kalau bisa, banjir sama sekali tidak ada lagi di Kota Balikpapan. Yang jelas, kami berharap anggaran yang sudah dialokasikan tidak sia-sia dan benar-benar memberi manfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alwi mengakui bahwa kebutuhan biaya untuk mengatasi banjir tidak kecil. Nilainya bahkan bisa mencapai triliunan rupiah, sehingga pemerintah kota tidak mungkin menanggung sendiri beban tersebut.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Balikpapan untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat demi mendapat dukungan. Misalnya, melalui bantuan keuangan atau skema lain yang memungkinkan keberlanjutan proyek pengendalian banjir di Balikpapan.
“Kami kurang tahu pasti apakah ada bankeu khusus untuk banjir, tapi yang jelas Pemkot Balikpapan tidak pernah absen menganggarkan program penanganan banjir setiap tahunnya. Tinggal bagaimana dukungan tambahan dari provinsi dan pusat agar lebih maksimal,” pungkasnya.
