Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggreni, menegaskan komitmennya untuk mengawal keluhan warga terkait layanan air bersih dan BPJS Kesehatan. Hal ini ia sampaikan usai menggelar serap aspirasi masyarakat di kawasan Jalan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota, Jumat (29/8/2025).
Dalam reses tersebut, sebagian besar dari seratusan warga yang hadir mengeluhkan sambungan air bersih Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Utamanya pertanyaan mengenai status zona merah yang membuat wilayah mereka belum mendapat layanan optimal.
“Keluhan air bersih ini cukup banyak. Ada warga yang menanyakan kenapa wilayah Damai masuk zona merah sehingga sambungan belum merata,” ujar Siska.
Lebih lanjut, ia mengaku pernah menemukan masalah serupa saat menggelar reses di kawasan Prapatan. Namun, menurutnya, kondisi topografi Damai berbeda karena datarannya tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu, ia mengklarifikasi ke PTMB terkait kendala yang menghambat layanan.
“Langkah pertama saya adalah mengonfirmasi lagi ke PTMB. Kita ingin tahu alasan utama kenapa sebagian warga tidak mendapat aliran,” jelasnya.
Selain air bersih, warga juga menyampaikan keluhan mengenai layanan BPJS Kesehatan. Umumnya mempertanyakan tentang mekanisme pendaftaran, migrasi kepesertaan, hingga minimnya sosialisasi mengenai penyakit yang tidak ditanggung.
Pemahaman Masyarakat Masih Minim, Meski Pembenahan Layanan Terus Berjalan
Siska menilai pemahaman masyarakat masih minim, meski pelayanan BPJS sudah terlihat mengalami perbaikan dalam kurun setahun terakhir. Karena, informasi terkait program BPJS belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat umum.
“Selama ini warga hanya tahu melalui reses. Belum ada sosialisasi khusus ke lapangan. Padahal tidak semua orang bisa mengakses informasi lewat media sosial,” ungkapnya.
Politisi NasDem itu menekankan pentingnya penyuluhan langsung agar masyarakat benar-benar paham. Terutama bagi kelompok lansia yang umumnya kesulitan menggunakan perangkat digital.
“Kalau hanya mengandalkan media sosial, apakah semua warga membaca? Tentu tidak. Jadi harus ada tatap muka,” imbuhnya.
Siska juga menyatakan dewan akan terus mendorong Dinas Kesehatan agar menyusun program sosialisasi layanan jaminan kesehatan ini. Sebab, tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat akan terus mempertanyakan layanan BPJS.
“Setiap RDP (rapat dengar pendapat) dengan Dinas Kesehatan, kami selalu minta program sosialisasi diperbanyak. Karena masalah ini terus berulang jika tidak dijelaskan langsung,” tegasnya.
Melalui kesempatan ini, Siska berharap aspirasi warga Damai dapat segera teratasi. Pemerintah harus memenuhi dua kebutuhan dasar masyarakat ini.
“Reses ini adalah wadah untuk mendengar aspirasi warga. Mudah-mudahan bisa membantu warga Kelurahan Damai mendapat solusi,” pungkasnya.
