Kelangkaan gas bersubsidi di Balikpapan kembali menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan. Mulai dari Dinas Perdagangan, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Sedakot), Pertamina Patra Niaga, serta Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik).
Pertemuan ini membahas penyebab kelangkaan dan mencari solusi konkret agar masyarakat tidak terus-menerus kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengaku telah menerima keluhan dari banyak warga mengenai sulitnya mendapatkan gas. Untuk itu, pihaknya mendorong pengetatan pengawasan distribusi demi menghindari praktik penyimpangan.
“Salah satu poin utama yang kami bahas adalah pengawasan distribusi gas LPG, khususnya di tingkat pengecer. Kami meminta Pertamina meningkatkan pengawasan karena ada indikasi permainan di tingkat pangkalan yang harus segera diatasi,” terang Fauzi usai RDP, Rabu (12/2/2025).
Komisi II menduga adanya ulah spekulan di balik pendistribusian, sehingga harga gas bersubsidi di pasaran melonjak dan stok semakin terbatas. Maka dari itu, tanpa pengawasan ketat, penyimpangan ini akan terus terjadi dan merugikan masyarakat yang berhak atas penggunaan elpiji tersebut.
Pihak-pihak terkait dalam pendistribusian sepatutnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin. Fauzi mengungkapkan bahwa selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam sidak, sehingga perkembangan distribusi gas sulit terpantau.
“Kami ingin hasil sidak ini dilaporkan secara transparan kepada DPRD. Dengan begitu, kami bisa ikut mengawasi dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Sales Manager Pertamina Patra Niaga Area Kalimantan, Eko, menyatakan bahwa penyaluran elpiji subsidi selalu menyesuaikan kuota pemerintah. Namun, langkah ini acap terkendala oleh tren peningkatan permintaan dan dugaan penimbunan di tingkat pengecer.
Nyaris sepanjang tahun, distribusi gas bersubsidi di Balikpapan menimbulkan polemik kelangkaan maupu lonjakan harga. Dalam RDP ini, Dewan, Pemerintah Kota dan Pertamina, sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi.
