Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, meminta Pertamina segera mengklarifikasi dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Asumsi ini mencuat di tengah masyarakat setelah kasus impor minyak mentah dan produk kilang terbongkar. Kasus dugaan korupsi ini melibatkan petinggi Pertamina bersama pihak swasta.
Japar menilai, isu ini telah menimbulkan keresahan, terutama terkait dugaan pencampuran bahan baku Pertalite untuk produksi Pertamax. Maka dari itu, Pertamina perlu memberikan jaminan bahwa praktik tersebut tidak terjadi di Balikpapan.
“Harus ada klarifikasi dan pertanggungjawaban, khususnya dari Pertamina. Mereka harus menjelaskan bahwa praktik ini tidak terjadi di Kilang Balikpapan,” ujar Japar, Jumat (28/2/2025).
Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen tidak mengetahui cara pasti untuk membuktikan apakah BBM yang mereka gunakan telah dicampur atau tidak. Kecurigaan baru mencuat setelah kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina terungkap.
“Kita tidak tahu pasti apakah BBM yang kita beli di SPBU murni atau ada campuran. Masyarakat hanya bisa menduga dari efeknya terhadap kendaraan. Kalau tidak ada masalah, berarti baik-baik saja. Tapi kalau kasus ini terbukti benar, itu masalah besar,” jelasnya.
Untuk memastikan hal ini, Japar Sidik mendesak Pertamina agar memberikan pernyataan terbuka guna menepis spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah ini juga untuk menjamin transparansi dalam pendistribusian BBM di Balikpapan.
“Kita ingin ada kepastian bahwa di Balikpapan tidak ada praktik pengoplosan BBM seperti yang diduga terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, Japar mengaku belum bisa memastikan apakah DPRD akan memanggil Pertamina terkait langkah ini. Keputusan tersebut, menurut dia, akan ditentukan berdasarkan situasi yang berkembang dan arahan dari ketua komisi.
“Nanti kita lihat perkembangannya. Ketua Komisi akan menentukan apakah perlu mengagendakan pemanggilan pihak terkait,” demikian dia.
