Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan pentingnya menjaga integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Untuk itu, Alwi menyerukan agar seluruh masyarakat secara kolektif menghindari praktik siswa titipan atau ataupun jalur belakang.
“Kita berharap tidak ada lagi. Saya sepakat dengan Pak Wali Kota, bahwa dalam penerimaan ini jangan lagi ada siswa titipan melalui pejabat demi bisa masuk sekolah negeri,” ujar Alwi, Senin (7/7/2025).
Alwi menilai praktik semacam ini sebagai persaingan tidak sehat yang kemudian membudaya di masyarakat, sehingga terus berulang setiap tahunnya. Lagi pula, menurutnya, praktik semacam ini sangat mencederai dunia pendidikan.
“Ini budaya yang tidak baik, dan kalau terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasa dengan pola seperti ini. Ke depan, kita harap masyarakat bisa memahami bahwa anak harus dididik untuk bersaing secara sehat agar bisa masuk sekolah yang diinginkan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya potensi keterlibatan oknum dalam proses penerimaan siswa baru. Baik itu dari pihak internal maupun eksternal lingkungan sekolah.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa praktik seperti ini sangat merugikan siswa-siswi yang sebenarnya memiliki kemampuan atau berprestasi. Sehingga mereka yang sebenarnya memiliki potensi, justru gagal karena tersisih oleh siswa titipan.
“Kita juga tidak ingin ada oknum yang justru memanfaatkan situasi ini. Sangat disayangkan jika anak-anak yang punya potensi, justru tersingkir karena bersaing dengan siswa titipan,” tegasnya.
Alwi ingin ke depan tidak ada lagi siswa titipan yang masuk ke sekolah negeri melalui jalur belakang. Entah itu melalui bantuan anggota dewan, wali kota, atau pejabat-pejabat lainnya.
Ia tak menampik bahwa praktik semacam ini telah menjadi rahasia umum dan harus segera dihentikan demi menjaga kualitas sistem pendidikan.
“Kita ingin proses SPMB 2025 berjalan adil, dan transparan. Mari bersama-sama kita jaga marwah pendidikan kita agar semakin baik ke depannya,” pesan Alwi.
