Ratusan massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (1/9/2025).
Aksi mahasiswa bersama ragam elemen masyarakat Balikpapan ini membawa sejumlah isu nasional dan daerah yang perlu mendapat penanganan. Terkait isu nasional, demonstran menyuarakan penolakan terhadap rencana penambahan tunjangan anggota DPR yang dinilai menambah penderitaan rakyat. Massa juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang merenggut nyawa warga sipil dalam aksi-aksi penolakan kebijakan tersebut.
Untuk isu daerah, demonstran menyoroti persoalan banjir, layanan air bersih, praktik curang penjualan beras tidak sesuai mutu. Serta akses pendidikan yang belum sepenuhnya pro-rakyat.
Demonstrasi tersebut mendapat perhatian penuh DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot). Hampir seluruh anggota dewan turun menemui massa, bahkan Wali Kota turut menanggapi aspirasi demonstran.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan semua aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga akan ditindaklanjuti.
“Saya berharap ada perwakilan mahasiswa yang menandatangi berita acara penyampaian sikap. Insya Allah saya dan pimpinan dan anggota DPRD lainnya siap menindaklanjuti,” ujar Alwi di hadapan demonstran.
Menurutnya, beberapa aspirasi harus dikomunikasikan dengan pihak eksekutif, terutama perangkat daerah terkait. Misalnya, masalah banjir yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum, serta layanan air bersih yang menjadi kewenangan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjawab permasalahan warga. Terkait LPG bersubsidi, Rahmad menjelaskan bahwa kewenangan ada di Pertamina. Namun, Pemkot telah meminta tambahan kuota mengingat pertumbuhan jumlah penduduk seiring dengan perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Sepaku.
“Gas 3 kg itu hak masyarakat kurang mampu. Saya berharap yang mampu jangan menggunakan gas bersubsidi. Kami juga sudah meminta kepada Pertamina agar menambah kuota, dan Insyaallah tahun 2026 terealisasi,” tegasnya.
Wali Kota Kembali Tegaskan Tidak Ada Kenaikan PBB di Balikpapan
Rahmad juga menegaskan kembali tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Balikpapan. Mengenai banjir, pemerintah kota secara bertahap melakukan langkah-langkah penanganan.
Pada kesempatan itu, ia meminta warga berperan aktif melaporkan kerusakan jalan atau lampu jalan yang belum terpasang.
“Kalau ada jalan berlubang atau lampu belum ada, laporkan melalui RT. Insya Allah akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Wali Kota melanjutkan, status jalan di Balikpapan terbagi tiga yakni, jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota. Rahmad memastikan aspirasi terkait jalan nasional dan provinsi akan diteruskan ke pemerintah berwenang.
“Kalau jalan provinsi atau jalan nasional, itu kewenangan pusat dan provinsi. Kami tidak bisa gunakan APBD kota, karena akan menyalahi aturan. Tapi aspirasi ini tetap kami sampaikan ke pemerintah yang berwenang,” jelasnya.
Untuk sektor pendidikan, dalam tiga tahun terakhir masa kepemimpinannya, Pemkot telah membangun tiga sekolah baru. Tahun ini, pemerintah kota telah mengoperasikan dua SMP Negeri baru. Saat ini, Pemkot berupaya menggalang dukungan pemerintah provinsi untuk membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Balikpapan Barat.
Rahmad kembali menegaskan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meski membutuhkan waktu yang tidak singkat.
“Kami berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat Balikpapan secara bertahap. Insya Allah semua aspirasi ini akan kita kawal bersama,” pungkasnya.
Secara umum, aksi unjuk rasa berlangsung dalam situasi kondusif dan terkendali. Usai mendengar tanggapan Wali Kota yang difasilitasi DPRD, massa aksi menyalakan lilin sebagai simbol keprihatinan atas kondisi bangsa akhir-akhir ini.
Aksi damai baru benar-benar berakhir sekira pukul 19.00 wita, ketika massa berangsur meninggalkan lokasi demonstrasi.
