DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa teknik desalinasi air laut bukanlah solusi yang ideal untuk mengatasi krisis air bersih di kota ini.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyatakan bahwa biaya operasional yang tinggi membuat metode ini sulit diterapkan.
Menurut Fauzi, meskipun teknologi desalinasi mampu mengubah air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi, biayanya sangat mahal. Sehingga harga jual air hasil desalinasi bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 per liter.
“Biaya produksi yang tinggi akan membebani masyarakat. Hal ini berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang memiliki energi murah dan teknologi lebih maju,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).
Mencermati hasil kunjungan kerja ke Batam pula, dewan menyimpulkan bahwa penerapan teknik ini di Indonesia masih terbilang premature. Lantaran masih dalam tahap konsep, maka belum ada daerah yang berhasil menerapkan desalinasi secara efektif.
Sebagai solusi alternatif, DPRD Balikpapan mengusulkan pemanfaatan air Sungai Mahakam sebagai bahan baku. Opsi ini, menurut Fauzi, lebih realistis. Terlebih Sungai Mahakam memiliki debit air melimpah dan telah menjadi sumber air baku bagi beberapa daerah di Kalimantan Timur.
Untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah perlu membangun sistem pipanisasi dari Sungai Mahakam ke Balikpapan. Untuk mengefisiensi jarak, pipanisasi bisa memanfaatkan jalur tol Balikpapan-Samarinda.
Saat ini, DPRD Kota Balikpapan tengah berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta gubernur terpilih demi mempercepat realisasi proyek ini. Politisi Golkar ini menilai penting adanya dukungan dari pemerintah provinsi dalam mewujudkan usulan tersebut.
“Kami masih dalam tahap koordinasi, mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena opsi ini lebih masuk akal ketimbang desalinasi air laut,” lugasnya.
Fauzi menegaskan komitmen dewan untuk terus mendorong realisasi usulan tersebut. sehinggaq krisis pasokan air di Balikpapan dapat segera teratasi.
