Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyoroti terbatasnya sarana pendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bagi pelajar. Terutama dalam aspek ketersediaan dapur penyedia sajian MBG.
Padahal, program ini sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang anak melalui sajian yang memenuhi standar gizi nasional.
“Saat ini masih sangat kurang. Kalau kami lihat, baru di wilayah Balikpapan Selatan yang berjalan. Lima kecamatan lainnya belum ada yang mulai,” ungkap Gasali, Senin (11/8/2025).
Untungnya, Polda Kaltim bersama Pemerintah Kota baru-baru ini meresmikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas yang berlokasi di kawasan Stalkuda, Balikpapan Selatan, itu nantinya akan dilengkapi dengan sarana dapur MBG.
Pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas cakupan pelayanan program MBG di Balikpapan
Menurut Gasali, fasilitas tersebut paling lambat beroperasi mulai Februari 2026 mendatang. Pada tahap awal operasionalnya nanti, SPPG akan melayani 1.300 siswa SD dan SMP di wilayah Balikpapan Timur.
“Targetnya paling lambat beroperasi mulai Februari 2026. Awalnya memang untuk sekolah di Balikpapan Timur, tapi nanti bisa berkembang sesuai kemampuan dapur SPPG,” terangnya.
Ia meyakini cakupan layanan MBG secara berangsur akan diperluas ke seluruh wilayah Balikpapan. Dalam prosesnya, pemerintah mengupayakan program ini mampu mencakup 36 ribu pelajar di Balikpapan.
“Kalau dapur dan peralatannya memadai, SPPG bisa melayani lebih banyak sekolah. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk anak-anak di Balikpapan Timur,” tambahnya.
Nantinya, pengelolaan SPPG akan berada di bawah tanggung jawab kepolisian dalam hal ini Polda Kaltim. Namun demikian, Pemerintah Kota Balikpapan turut berkontribusi dalam pembangunan fisik fasilitas tersebut.
“Kalau pengadaan dapur dan perlengkapannya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri,” jelas Gasali.
Komisi IV mendorong percepatan pembangunan dapur-dapur MBG di wilayah lainnya agar program MBG dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
