PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menegaskan dukungan penuh terhadap upaya mewujudkan transformasi digital di berbagai sektor.
Namun demikian, Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menekankan perlunya kolaborasi erat antar seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai visi tersebut.
Dian tak menampik bahwa digitalisasi saat ini bukan lagi sebagai pilihan, melainkan sebuah keharusan. Maka dari itu, pembangunan platform dan layanan digital menjadi penunjang krusial demi memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di era sekarang.
Telkom dengan tiga tugas utamanya yakni, menyediakan infrastruktur, platform, dan layanan, mengemban peran penting sebagai katalis perkembangan digital di Indonesia.
“Tugas ini tentunya harus terlaksana dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendiri, kuncinya adalah kolaborasi. Tanpa infrastruktur, digitalisasi tidak mungkin terlaksana,” ujar Dian saat menyampaikan sambutan di acara Borneo Digital Summit 2025 bertema Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B, di Balikpapan, Kamis (3/7/2025).
Forum strategis ini, lanjutnya, menjadi kesempatan baik bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Telkom menilai, pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Sehingga, perlu untuk memahami berbagai aspek penting transformasi digital.
“Semoga forum ini bisa memperkuat kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya dapat secara bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini,” demikian Dian.
Faktor Kunci Transformasi Digital Pemerintah Daerah
Dalam forum ini, Telkom menghadirkan sejumlah pembicara utama. Di antaranya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, yang membahas penguatan otonomi daerah lewat digitalisasi layanan publik. Sedangkan, Plt Deputi Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo, menekankan pentingnya integrasi SPBE dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan.
Ada pula Direktur Komdigi, Aris Kurniawan dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno. Keduanya menyoroti isu pemanfaatan data digital sebagai dasar pengambilan kebijakan di daerah.
Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah, pelaku industri, dan praktisi teknologi menjadi sesi akhir kegiatan. Sesi ini bertujuan merumuskan langkah konkret untuk mempercepat digitalisasi di daerah.
Executif Vice Presidet (EVP) Telkom Regional IV Kalimantan, Rachmad Dwi Hartanto, mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi dan pendampingan mitra berkompeten akan menghasilkan implementawsi SPBE yang optimal dan tepat sasaran.
“Strategi digital yang matang, teknologi yang relevan dan optimalisasi anggaran menjadi faktor kunci digitalisasi di daerah,” pesannya.
