Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memilih walkout dari forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kota Balikpapan, Selasa (20/5/2025).
Salah satu poin penting pembahasan rapat tersebut yakni, menelusuri sumber kendala kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
Dewan menilai Pertamina tidak serius merespons keluhan masyarakat Balikpapan atas masalah yang bergulir sejak beberapa hari lalu. Pasalnya, Pertamina hanya menghadirkan perwakilan untuk forum sekrusial ini.
“Kami sangat menyayangkan RDP kali ini. GM Pertamina tidak hadir, hanya mengutus perwakilan saja dengan alasan ada kegiatan lain. Artinya apa? Kami merasa Pertamina tidak mau bertanggung jawab,” tegas Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri usai rapat.
Lebih lanjut, Politisi Golkar itu turut menyampaikan kekecewaan atas buruknya komunikasi publik Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Jangankan mengenai kendala pemasokan, Pertamina bahkan tidak mampu menunjukan data suplai dan permintaan BBM Kota Balikpapan.
“Pertamina tidak bisa menjawab. Mereka hanya bilang, ‘kalau kurang ya kita isi lagi’. Tidak bisa seperti itu. Harus ada data,” desak Alwi.
Ia menegaskan, bahwa masyarakat tidak menuntut sesuatu lebih dari sekadar kepastian ketersediaan BBM saat ini dan ke depannya.
“Kami hanya ingin kepastian dari Pertamina, hari ini tidak ada kelangkaan, dan ke depan tidak terjadi lagi. Kota Balikpapan ini dikenal sebagai Kota Minyak, tapi kondisinya justru krisis BBM,” jelasnya.
Ketua DPRD Balikpapan termasuk pihak yang merasakan sulitnya memperoleh Pertamax di pasaran. Kondisi ini berawal sekitar lima hari lalu hingga mulai memberi dampak secara signifikan dalam tiga hari belakangan.
Lantaran hal itu, kata dia, aktivitas masyarakat terganggu, antrean kendaraan mengular di SPBU, bahkan banyak kendaraan mogok akibat kehabisan BBM.
“Sejak tadi malam kami keliling ke beberapa SPBU, antreannya panjang hingga tiga kilometer. Pagi ini kami terima video warga, banyak mobil dan motor mogok. Ada yang mau antar anak sekolah, ada yang mau kerja,” ujarnya prihatin.
