BeritaBerita UtamaParlementaria

Pembangunan Rujab Wawali Baru Sampai Tahap Pondasi, Komisi III Ingatkan Tenggat Penyelesaian November Ini

×

Pembangunan Rujab Wawali Baru Sampai Tahap Pondasi, Komisi III Ingatkan Tenggat Penyelesaian November Ini

Sebarkan artikel ini
pembangunan rujab wawali
Rombongan Komisi III DPRD Balikpapan menggali informasi terkait progres pembangunan rujab wawali saat mengelar sidak ke lokasi proyek. (foto: narasinegeri)

Ketepatan waktu dan kesesuaian rencana menjadi penekanan khusus Komisi III DPRD Balikpapan atas pelaksanaan proyek rumah jabatan Wakil Wali Kota. Meski ritme pengerjaan telah berada di jalur yang tepat, dewan tetap menuntut kontraktor mampu memenuhi target penyelesaian pada 7 November 2026.

“Entah mau pakai sistem lembur setiap hari atau bagaimana, yang jelas kita ingin pekerjaan ini tepat waktu,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, saat memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan di Jalan ARS Muhammad, Balikpapan Kota, Selasa (14/7/2026).

Proyek kini terfokus pada pengerjaan bangunan utama yakni, rumah jabatan (rujab). Sesuai kontrak, proses penyelesaian bangunan dua lantai itu memerlukan waktu 176 hari.

Sampai dengan 55 hari pengerjaan, realisasi pembangunan telah menyentuh angka 12,55 persen dari target 12,29 persen. Meski sedikit melampaui target, Yusri mengingatkan agar hasil pengerjaan mampu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.

“Ini proyek strategis yang berkaitan pejabat pemerintahan. Jangan sampai dibangun asal-asalan. Secara teknis memang tidak cukup hanya menilai dengan kasat mata. Tetapi, kita ingin hasilnya benar-benar sesuai, karena nantinya masyarakat bisa juga memanfaatkan sarana ini dengan baik,” tegasnya.

Secara spesifik, pembangunan rujab baru memasuki tahap pengerjaan pondasi. Tahapan ini meliputi pembuatan bore pile, pemasangan batu gunung, pile cap, sloof, hingga fabrikasi pembesian sebagai struktur dasar.

Mengingat sisa waktu pengerjaan yang hanya berkisar 4 bulan, Komisi III akan lebih intens memantau perkembangan proyek tersebut.

“Setelah ini kita akan sidak lagi. Proyek seperti ini memang harus terus diawasi supaya berjalan sesuai target,” ungkap Yusri.

Dalam kesempatan itu, dia turut menegaskan alokasi sekitar Rp12,6 miliar hanya mencakup bangunan utama. Sedangkan interior maupun fasilitas lain, seperti aula, masuk dalam mata anggaran tersendiri.

“Anggaran ini hanya untuk pembangunan rumah jabatan, belum termasuk interior. Seperti aula juga memiliki penganggaran tersendiri karena memang konstruksinya terpisah,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Efektifitas WFH terhadap kualitas pelayanan publik di balikpapan
Berita

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menilai penerapan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) belum memenuhi target pelayanan. Meski kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan masyarakat. Terlebih menjadi celah munculnya ketidakdisiplinan aparatur sipil negara (ASN)